Pencarian Berita


Tngginya Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, Senator DPD RI Gagas Revisi UU Pemasyarakatan

Tngginya Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, Senator DPD RI Gagas Revisi UU Pemasyarakatan

JAKARTA -- Senator DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI kembali menggagas agar DPD RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) karena dianggap sebab biang permasalahan munculnya berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan selama ini.

Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI, Komite I mengundang dan menggelar Rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

Menurut Senator Fachrul Razi, beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena dan dinamika yang terjadi   di   lembaga   pemasyarakatan   telah   menjadi sorotan   publik.  “Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di Lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran lapas hingga pembinaan di Lapas yang tidak sesuai dengan era kekinian saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya menilai masih   ada kriminalisasi   antar narapidana   di lembaga pemasyarakatan;  narapidana   yang   melarikan   diri   dari rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan, Masih   terjadinya   pengendalian   bisnis narkotika   dan   transaksi narkotika dari dan di dalam penjara bahkan ada yang melibatkan aparat lembaga pemasyarakatan, Adanya   perlakuan   khusus   terhadap nara   pidana   tertentu   (mis. ruangan berfasilitas,   dapat   keluar-masuk rumah tahanan   dengan leluasa).

“Bahkan yang disayangkan, Jaminan   kepastian   hukum   bagi   upaya perlindungan   dan pemenuhan hak narapidana terutama pada kelompok rentan masih sangat rendah dan Pembinaan   yang   komprehensif   agar setelah   napi   keluar   dan menjadi   bagian dari   masyarakat agar   tidak   kembali berbuat kejahatan,” tegas Fachrul Razi.

Dalam rilis yang diterima Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang memimpin jalannya RDP mengungkapkan, ada enam poin kesimpulan dari pertemuan tersebut. “Berkaitan dengan pembenahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Komite I DPD RI berpandangan bahwa perlu dilakukannya pembenahan dan penguatan minimal di 3 aspek, yaitu regulasi yang mengaturnya, SDM Aparatur yang terkait, sarana-prasarana dan anggaran yang mendukung,” jelas Fachrul Razi.

Dirinya mengatakan bahwa Komite I DPD RI menggagas untuk dilakukannya penggantian terhadap UU No. 12 Tahun 1995 dengan didasarkan pada paradigma baru terhadap sistem pemidanaan, berkepastian hukum dan perlindungan hak-hak tahanan, anak, narapidana, dan klien pemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan.

“Berkaitan dengan pembenahan SDM Aparatur Petugas Pemasyarakatan, Komite I DPD RI mendorong untuk dilakukannya pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menciptakan aparatur yang profesional, dan berintegritas. dan Berkaitan dengan peningkatan sarana-prasarana Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Komite I memberikan dukungan adanya peningkatan anggaran dan pembenahan sarana-prasarana yang dapat mendukung optimalisasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan,” jelasnya.

Dalam masa sidang kedepan, Komite I DPD RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.(rls/GWA)