Pencarian Berita


Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Pendidikan Masih Peru Diperbaiki

Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Pendidikan Masih Peru Diperbaiki

JABAR -Dalam Pembahasan LHP BPK RI atas pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jabar Tahun 2018, persoalan kualitas laporan bidang pendidikan menyisakan persoalan. Laporan tersebut, harus diperbaiki karena ada miliaran rupiah anggaran tak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal ini, diungkapkan Anggota Bangar DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan baru-baru ini.

Menurut Abdul Hadi, dalam laporan BPK RI, pengucuran dana BOS ada yang tak bisa dipertanggungjawabkan terutama dari sisi penerima dana BOS. Persoalan itu disebabkan ada yang data tak akurat untuk siswa sebagai penerima dana BOS terutama dari siswa yang bersekolah dari sekolah swasta.

Sebagai gambaran saja , data nama siswa penerima Dana BOS mencapai 200 orang. Namun, dalam realisasinya hanya 100 oranh siswa yang menerima dana BOS. Namun, kelebihan dari dana tersebut, tidak dilaporkan dan tak dike,balikan oleh sekolah.

Seharusnya, kelebihan tersebut dilaporkan dan dikelbalikan ke Kas Daerah. Tidak dilaksanakannya kewajiban ini berakibat BPK RI menemukan ketidaktepatan pengelolaan dana BOS.

Jika dibiarkan hal ini dan tak diselesaikan, akan berpotensi pada pelanggaran hukum. Dengan temuan ini, ujar Abdul hadi diharapkan Disdik Jabar segera merevisi data-data pendidikan sehingga di tahun mendatang tidak akan ada lagi temuan serupa.(nur)