Pencarian Berita


ARM Desak Kejati Jabar Tahan Lima Tersangka Korupsi PUPR Kabupaten Tasikmalaya

ARM Desak Kejati Jabar Tahan Lima Tersangka Korupsi PUPR Kabupaten Tasikmalaya

BANDUNG - Lsm ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) mendesak Kejati Jabar  (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat) agar segera melakukan Penahanan atas 5 (lima) Tersangka serta segera melakukan pengembangan atas kasus pada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang ) Kabupaten Tasikmalaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM ARM kepada indofakta hari ini (12/6/2019). Melalui rilis nya, Furqon Mujahid Bangun mengatakan bahwa para pegiat anti korupsi Konsorsium ARM merasa geram atas lambannya penanganan terhadap kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya. Padahal menurutnya, pihak Penyidik Kejati Jabar telah menetapkan lima orang tersangka yang hingga kini belum dilakukan penahanan atas kelimanya.

Pada kesempatan tersebut, Mujahid juga menyatakan akan tetap melakukan desakan agar pihak kejati jabar untuk segera melakukan penahanan kepada kelima tersangka  dalam waktu dekat serta pihak Kejati Jabar juga harus berani melakukan pengembangan atas kasus tersebut agar semuanya dapat jelas didepan hukum. Sebab ada indikasi kuat bahwa dalam kasus tersebut tidak hanya berhenti terhadap kelima tersangka dan masih ada beberapa oknum lainnya yang terkait dan tersangkut yaitu mantan Bupati Tasikmalaya dan pengusaha. Ajukan semua nya jangan sepotong-sepotong ke persidangan tokh bukti permulaan sudah cukup dan semua sama di hadapan hukum.

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum ARM juga mengajak para undangan yang hadir dalam acara silaturahmi pasca iedulfitri untuk turut serta melakukan pengawalan atas penanganan kasus tersebut hingga jelas semuanya siapa saja yang terlibat karena diduga masih ada pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung namun seolah tidak tersentuh oleh hukum.

Oleh sebab itu, kata Mujahid, Lsm ARM akan melakukan desakan kepada Kejati Jabar untuk segera melakukan penahanan terhadap para tersangka serta harus berani melakukan pengembangan atas kasus tersebut sesegera mungkin. Pada kesempatan tersebut  ketua umum ARM juga memberikan sinyal kuat akan melakukan desakan agar Kejati Jabar melakukan pengembangan kasus setelah terlebih dahulu melakukan penahanan terhadap kelima tersangka dalam waktu dekat, pungkas Mujahid.

Sebagaimana diberitakan indofakta sebelumnya bahwa Kejati Jawa Barat menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan dan Jembatan Cisinga tahun 2017 di Kabupaten Tasikmalaya. Kelima tersangka berasal dari unsur pemerintahan dan swasta, salah satunya mantan Kadis PUPR Kabupaten Tasikmalaya, BA (Bambang Alamsyah)

Menurut Kasi Penkum kelima tersangka yaitu BA selaku pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas PUPR Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK, dan MM selaku Ketua Tim Teknis dan PPHP. Sedangkan dua tersangka lain berasal dari unsur swasta yakni DS dan IP.
Proyek pembangunan Jalan dan Jembatan Cisinga dianggarkan pada 2017 dengan anggaran Rp25 miliar. Pada proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 senilai Rp25 miliar itu ditemukan sejumlah dugaan penyelewengan berupa praktik mark up serta subkontrak yang dilakukan rekanan, serta ada beberapa material pembuatan jembatan yang dibawah kualifikasi.

Khusus tentang jembatan,  terdapat Jembatan Cikujang yang dibangun pada 2012, Jembatan Cidadap tahun 2013 - 2015, Jembatan Cibeureum tahun 2013 - 2015, Jembatan Cibodas, Jembatan Cidahu pada 2017 dan Jembatan Cilasmindi pada 2018.

Untuk dua jembatan yang dibangun tahun 2017 yakni Jembatan Cibodas dan Cidahu, tim penyidik menduga cukup membahayakan bila dilalui kendaraan dengan bobot yang berat. Hal ini yang menjadi fokus penyidik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama .20 tahun.( Y CHS).