Pencarian Berita


PDAM Tirtawening Akui Salah Persepsi, Pembangunan IPA Cikalong Diawasi Datun Kejati Jabar

PDAM Tirtawening Akui Salah Persepsi, Pembangunan IPA Cikalong Diawasi Datun Kejati Jabar

BANDUNG - PDAM Tirtawening mengakui bahwa pelaksanaan Pembangunan Proyek IPA Pangalengan bukan didampingi oleh TP4D Kejati Jabar melainkan diawasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Hal tersebut disampaikan pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung. "Ini nomer MOU.. Nomer pihak pertama : 602/PRJ.103-PDAM/2018
Nomer pihak kedua : B-28/0.2/Gs/12/2018
Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," ujar Kasubag Humas PDAM Tirtawening Kota Bandung, Indra (10/6/2019). Indofakta juga telah menerima Surat  Nomor : 690/300 - PDAM/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sari Kartini, S.Sos dan ditujukan kepada pimpinan indofakta. Surat tersebut mengklarifikasi pemberitaan indofakta pada tanggal 28 Mei 2019 yang bersumber dari Surat PDAM Tirtawening sebelumnya tanggal 24 Mei 2019. 

Selain itu dengan isi surat yang sama, ada surat tertanggal 24 Mei 2019 terkait pemberitaan indofakta tanggal 28 Mei 2019, pihak PDAM Tirtawening telah melayangkan surat ke Kejati Jabar Up. Asisten Bidang Intelejen  bernomor : 690/292 - PDAM/2019 tertanggal 29 Mei 2019 perihal : Klarifikasi. Dalam surat tersebut, pihak PDAM Tirtawening memohon maaf. "..., bersama ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dikarenakan persepsi kami mengenai hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengklarifikasi bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan IPA Cikalong  dalam proses pelaksanaan pekerjaannya diawasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, bukan didampingi oleh TP4D Kejati Jawa Barat."

Adanya klarifikasi tersebut, sudah sejalan dengan yang disampaikan pihak Kejati Jabar cq. Kasi Penkum melalui pesan Whatsapp sebelumnya. "Dapat saya sampaikan bang, bahwa kegiatan Tirta Wening tidak di kawal oleh TP4D Kejati Jabar.demikian (ini statement saya bang), " ujar Abdul Muis Ali, SH.,MH (21/5/2019). Konfirmasi tersebut sebelumnya dinyatakan oleh Asintel Kejati Jabar, Dr. Patris Yusrian Jaya, SH.,MH melalui Whatsapp nya kepada indofakta (21/5/2019), "Kegiatan tersebut tidak didampingi TP4D, agar konfirmasi dulu ke kasipenkum," ujarnya. 

Keterangan - keterangan  yang sempat bertolak belakang antara pihak PDAM Kota Bandung dengan Kejati Jabar cq. Asintel diawali pemberitaan indofakta tertanggal 20 Mei 2019 berjudul : "Kasus PDAM Belum Naik Ke Tahap penyidikan." Dalam berita tersebut indofakta menerima statement dari Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community, Aan Kandar Karnawan yang antara lain menyebutkan bahwa, "Dari sekian ratus bahkan ribuan paket yang didampingi dan dikawal TP4D ada beberapa yang dianggap tidak berhasil ini harus diakui untuk evaluasi kedepannya oleh Pak Kajati," katanya lagi. 

Dikabarkan bahwa Proyek Instalasi Pengolahan Air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtawening Kota Bandung, di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung tidak beres.  Proyek yang dibangun untuk 3 (tiga) titik dengan nilai Rp63 miliar kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50% karena rekanan PT. Karaga  Indinusa Pratama disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya, juga terpampang plang TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Dari beberapa sumber dipaparkan, kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal. Dari sejumlah dana yang ada oknum PDAM Tirtawening meminta fee sebesar 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%. 

Atas tuduhan tersebut, Direktur Utama PDAM Tirtawening kepada indofakta (16/5/2019) mengatakan, "Ia pak... udah saya klarifikasi tuduhan fitnah itu," ujar Sonny. Terkait apakah Kejaksaan tidak dilibatkan untuk mengawal proyek tersebut ? Sonny menjawab "Ini buktinya (sambil menshare foto plang "Pembangunan ini Diawasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat." Sonny juga mengatakan, "Selalu ada rapat progres dan tinjauan lapangan, dan terdokumentasi." (Y CHS).