Pencarian Berita


Terbukti Terima Suap, Bupati Bekasi Nonaktif Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Enam Tahun

Terbukti Terima Suap, Bupati Bekasi Nonaktif Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Enam Tahun

BANDUNG - Terbukti menerima suap, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. 

Pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim yang diketuai Daryanto, SH.,MH dalam amar Putusannya menyatakan, "Mengadili terdakwa Neneng Hassanah Yasin dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 4 (empat) bulan ," ujar Judianto  Hadilaksana, SH., MH saat membacakan amar Putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung hari ini (29/5/2019). 

Terdakwa dalam kapasitas sebagai Bupati telah menerima suap sebesar Rp10,630 miliar dan SGD 90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta. 

Bupati Bekasi Nonaktif itu terbukti bersalah  melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, dalam Putusan secara terpisah Majelis Hakim yang diketuai Tardi, SH.,MH menghukum 4 (empat) pejabat Kabupaten Bekasi nonaktif yang secara bersama-sama dengan Neneng Hassanah Yasin juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Mereka juga dihukum pidana denda masing -masing sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan. Para terdakwa adalah Jamaludin, SH merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi nonaktif, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Kabupaten Bekasi nonaktif, Sahat Maju Banjarnahor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi nonaktif, dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi nonaktif. Sama dengan Neneng Hassanah Yasin, para terdakwa terbukti bersalah  melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hukuman terhadap Neneng Hassanah Yasin lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum KPK dimana terdakwa dimohon agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Demikian juga Putusan kepada 4 (empat) terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebelumnya. 

Dalam Tuntutan oleh Penuntut Umum KPK, I Wayan Riana, Yadin, Dkk tersebut, Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dituntut agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu terdakwa juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 4 (empat) bulan kurungan, membayar uang sebesar Rp318 juta yang merupakan kekurangan dari yang telah disita dan disetorkan sebelumnya. Dalam hal ini dari Neneng Hasanah telah menerima suap senilai Rp10,630 miliar dan SGD 90 ribu. Dari jumlah tersebut belum dikembalikan sepenuhnya uang suap yang pernah diterimanya terkait pemberian izin pembangunan proyek kawasan terintegrasi Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi. Bila uang yang merupakan Uang Pengganti tersebut tidak dikembalikan. Maka Neneng Hasanah harus menjalani hukuman selama 1 tahun. Penuntut Umum KPK menerapkan hukuman tambahan agar mencabut hak politik terdakwa  selama 5 (lima) tahun. 

Selanjutnya, Penuntut Umum KPK menuntut 4 (empat) orang ASN yang merupakan bawahan Bupati Bekasi. Mereka adalah Jamaludin, SH, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor  dan Neneng Rahmi Nurlaili. Tuntutan terhadap keempatnya sama yaitu agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara. 

Para terdakwa menurut Penuntut Umum KPK terbukti telah menerima suap dari para pengembang Meikarta dengan tujuan mempermulus berbagai perizinan. Jamaludin menerima Rp1,5 miliar, Dewi Trisnawati Rp409 juta, Sahat Maju Banjarnahor Rp630 juta dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp170 juta. Uang suap itu berasal dari 4 terdakwa sebelumnya yang telah divonis yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P. Sihotang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi. (Y CHS).