Pencarian Berita


Pelaksanaan Pembangunan Proyek IPA Pangalengan Tanpa Pengawasan TP4D

Pelaksanaan Pembangunan Proyek IPA Pangalengan Tanpa Pengawasan TP4D

BANDUNG  - Terkait Pembangunan Proyek IPA PDAM (Instalasi Pengolahan Air) Tirtawening Kota Bandung, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menyatakan bahwa TP4D tidak melakukan pengawalan terhadap proyek tersebut. Hal ini bertolak belakang alias tidak nyambung dengan penjelasan  pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Bertolak belakangnya peran tentang TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) di PDAM tersebut, terlihat dari penjelasan kedua instansi tersebut. Pihak Kejati Jabar melalui Kasi Penkum melalui pesan Whatsapp nya, "Dapat saya sampaikan bang, bahwa kegiatan Tirta Wening tidak di kawal oleh TP4D Kejati Jabar.demikian (ini statement saya bang), " ujar Abdul Muis Ali, SH.,MH (21/5/2019). Konfirmasi tersebut sebelumnya dinyatakan oleh Asintel Kejati Jabar, Dr. Patris Yusrian Jaya, SH.,MH melalui Whatsapp nya kepada indofakta (21/5/2019), "Kegiatan tersebut tidak didampingi TP4D, agar konfirmasi dulu ke kasipenkum," ujarnya.

Sementara Pihak PDAM dalam Surat Konfirmasi tertanggal 24/5/2019 yang diterima indofakta hari ini (28/5/2019) menyebutkan, bahwa Pembangunan tersebut didampingi oleh TP4D, bukti didampingi TP4D Kejati ada pemasangan plang." Surat tersebut ditandatangani oleh Sari Kartini, S.Sos an. Direktur Utama PDAM Tirtawening.

Tentang Surat Konfirmasi dari PDAM Tirtawening tersebut, Asintel Kejati Jabar melalui Whatsapp nya hari ini (28/5/2019) menyebutkan, "Ok, tanya ke org pdam apa ada Sprint tp4d yg ditandatangani asintel kejati Jabar, itu bukti otentik yg sah. Iya, klo didampingi tp4d harusnya dia menyampaikan bukti nmr dan tgl sprint Pengawalan TP4D nya. Disitu ada personil yg ditunjuk. Nanti kami undang pihak pdam utk konfirmasi," terang Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH. 

Demikian juga penjelasan dari Kasi Penkum. "Iya bang, saya sampaikan bahwa kalau dr kejaksaan tinggi .tdk ada TP4D mengawal proyek tersebut, ujarnya melalui Whatsapp hari ini (28/5/2019).

Penjelasan/keterangan yang saling bertolak belakang itu timbul dari pemberitaan indofakta tertanggal 20 Mei 2019 dengan judul : "Kasus PDAM Belum Naik Ke Tahap penyidikan." Dalam berita tersebut indofakta menerima statement dari Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community, Aan Kandar Karnawan yang antara lain menyebutkan bahwa, "Dari sekian ratus bahkan ribuan paket yang didampingi dan dikawal TP4D ada beberapa yang dianggap tidak berhasil ini harus diakui untuk evaluasi kedepannya oleh Pak Kajati," katanya lagi. 

Dikabarkan bahwa Proyek Instalasi Pengolahan Air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtawening Kota Bandung, di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung tidak beres.  Proyek yang dibangun untuk 3 (tiga) titik dengan nilai Rp63 miliar kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50% karena rekanan PT. Karaga  Indinusa Pratama disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya, juga terpampang plang TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Dari beberapa sumber dipaparkan, kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal. Dari sejumlah dana yang ada oknum PDAM Tirtawening meminta fee sebesar 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%. 

Atas tuduhan tersebut, Direktur Utama PDAM Tirtawening kepada indofakta (16/5/2019) mengatakan, "Ia pak... udah saya klarifikasi tuduhan fitnah itu," ujar Sonny. Terkait apakah Kejaksaan tidak dilibatkan untuk mengawal proyek tersebut ? Sonny menjawab "Ini buktinya (sambil menshare foto plang "Pembangunan ini Diawasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat." ( lihat : foto di atas, red). Sonny juga mengatakan, "Selalu ada rapat progres dan tinjauan lapangan, dan terdokumentasi." Benarkah ? (Y CHS).