Pencarian Berita


Sepuluh Saksi Benarkan Diperas Bupati Cianjur Nonaktif, Dkk

Sepuluh Saksi Benarkan Diperas Bupati Cianjur Nonaktif, Dkk

BANDUNG - Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Penuntut Umum KPK, Para Terdakwa/Penasehat Hukum, para wartawan dan pengunjung, 10 (sepuluh) orang saksi fakta membenarkan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Cianjur Nonaktif, Irfan Rivano Muchtar, Dkk. Semua saksi membenarkan diperas oleh Bupati Cianjur Nonaktif melalui Kadisdik Kabupaten Cianjur, Dkk.

 Dalam keterangan saksi Rudiansyah yang juga dibenarkan oleh 9 (sembilan) saksi lainnya, sekitar  Desember 2017, saksi bersama dengan beberapa Kepala Sekolah SMP diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi (terdakwa), di salah satu hotel di Cianjur. Saksi menerangkan bahwa dalam pertemuan itu Cecep membahas soal SMP di Cianjur yang akan mendapat dana alokasi khusus (DAK) fisik khusus SMP sebesar Rp48,8 miliar lebih untuk 137 SMP.

Cecep mengatakan butuh pendanaan besar terkait tahun politik. Karena itu, Cecep akan memotong DAK tersebut dengan rincian sebagai berikut, 7% untuk Bupati Cianjur yang disebut Campaka, 8% untuk Disdik ( Dinas Pendidikan) Kabupaten Cianjur, 1,5% untuk Bidang SMP di Disdik, dan 1% untuk Sub Rayon dari total DAK yang diterima masing -masing.
"Saya bertanya-tanya, apa hubungannya DAK dengan tahun politik apalagi butuh pendanaan. Awalnya tidak ada tagihan-tagihan," terang Rudiansyah. 

Rudiansyah kemudian mengumpulkan down payment (DP) sebesar 7 persen untuk Irvan Rivano, sesudah pertemuan di hotel. Diakui oleh Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) yang menjabat sejak tahun 2010,  urusan pengumpulan dana itu cukup berat karena masing - masing para Kepala Sekolah harus menggunakan dana pribadi secara patungan dalam waktu singkat. "Iya saya sampaikan ke para kepala sekolah, awalnya mereka keberatan tapi akhirnya bisa terkumpul sampai Rp600 juta selama seminggu," katanya. 

Saksi juga menerangkan tentang MKKS, bahwa  organisasi tersebut beranggotakan para Kepala Sekolah SMP di Cianjur, baik Negeri maupun Swasta yang berjumlah 308 Kepala Sekolah yang terdiri dari 151 Kepala Sekolah SMP Negeri dan sisanya dari swasta. 

Sebagaimana diberitakan indofakta sebelumnya bahwa Irvan Rivano Muchtar dijerat dengan sejumlah pasal yakni Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Sebagaimana telah Diubah dan Ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 t
Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo.  Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Daryanto, SH., MH , mantan Bupati Cianjur tersebut didakwa memeras sejumlah Kepala Sekolah sebagai penerima DAK (Dana Alokasi Khusus) berupa Fisik SMP di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari APBN. Jumlah uang yang diperasnya sekitar Rp6,9 miliar.Irvan Rivano tak sendiri. Dia didakwa bersama -sama dengan Cecep Sobandi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Cianjur, Rosidin Kepala Bidang SMP Disdik Cianjur dan Tubagus Cepy Septhiady yang merupakan kakak iparnya.

Dalam hal ini, Irvan terkena pasal penyertaan yaitu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu selaku Bupati Cianjur mempunyai kewenangan antara lain melaksanakan penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur dengan memaksa seseorang yaitu memaksa para Kepala Sekolah penerima DAK fisik bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2018, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan potongan penerimaan DAK fisik.

Awalnya, selaku Bupati Cianjur, Irvan Rivano mengajukan proposal DAK fisik SMP tahun 2018 ke Kementerian PPPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) atau Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan nilai Rp945 miliar. Namun Bappenas menyetujui dengan memberikan dana sebesar Rp48 miliar untuk pembangunan fisik ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi ruang belajar dan yang lainnya 137 SMP di Cianjur.

Dari jumlah tersebut, Irvan Rivano melalui terdakwa lainnya meminta agar para penerima menyisihkan sebesar 7 persen dari dana DAK yang diterima. Para penerima menyetujui dan memberikan kepada Irvan melalui 4 kali pemberian yaitu : 1.Pemberian pertama Rp618.460.000,- ; 2. Pemberian kedua Rp1.495.975.000,- ; 3. Pemberian ketiga Rp2.849.032.500,-dan 4. Pemberian keempat Rp1.980.392.500,-, seluruhnya berjumlah Rp6.943.860.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. (Y CHS).