Pencarian Berita


Mantan PJ Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon Didakwa Korupsi Ratusan Juta

Mantan PJ Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon Didakwa Korupsi Ratusan Juta

BANDUNG  - Tak hanya terdakwa Nuridin (40) yang diseret ke muka sidang peradilan Tipikor Bandung. Pengganti Nuridin yaitu Saidin (49) oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Ginanjar Nugraha, SH ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai M. Razzad, SH.,MH.

Terdakwa Saidin adalah pengganti Nuridin sebagai PJ. Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon per tanggal 22 Juni 2017 setelah Nuridin habis masa jabatannya.

Terdakwa telah menggunakan DD (Dana Desa) pada tahun 2017 khusus Tahap II yang besarnya Rp390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah) yaitu sebesar 40% dari total Rp975.203.000,- Dari total yang diterima terdakwa jumlah Rp218.150.911,20 tidak bisa dipertanggung jawabannya.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai M. Razzard, SH.,MH JPU dalam Surat Dakwaan No. PDS - 02/Kabupaten Cirebon/05/2019 tertanggal 2 Mei 2019 menguraikan,  terdakwa selaku PJ. Kades Tawangsari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pada tahun 2011 melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara.

Untuk dana DD tahap II, sebesar Rp390.081.200,- dan telah dicairkan pada 10 Oktober 2017 yaitu dengan melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa di Bank BJB Losari yang dilakukan oleh Siti Romlah selaku Bendahara bersama dengan Nuradi selaku Sekretaris Desa dan terdakwa.

Selanjutnya menurut JPU,  
DD Rp390.081.200, seharusnya sesuai dengan APBDes dana tersebut dipergunakan untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun III Rp278.730.000,-  ; - Rehab Mushola Al Barokah Rp5.000.000,- ; Peningkatan kapasitas tenaga honorer Rp15.00.000,- ; 
- ; Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp11.351.200,- ;  Penyertaaan modal Bumdes Rp60.000.000,- dan - Penyertaan modal kelompok Bandeng Rp10.000.000,-

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/1.HP.626/Irban Il tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara dari kekurangan pekerjaan fisik Tahap II total sebesar Rp218.150.911,-

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal. 3 jo. Pasal l8 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih mendengar keterangan para saksi.(Y CHS).