Pencarian Berita


Kasus PDAM Belum Naik Ke Tahap penyidikan

Kasus PDAM Belum Naik Ke Tahap penyidikan

BANDUNG - Jika kasus yang mendera PDAM Tirtawening saat ini tidak naik ke tahap penyidikan berarti Kejaksaan mandul. Putus kontrak dengan rekanan bukan penyelesaian, negara sudah dirugikan. Kasus nya harus diangkat sampai ke Pengadilan Tipikor.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Kajian Hukum dan Pemerintahan Lsm Monitoring Community, Aan Kandar Karnawan kepada indofakta (20/5/2019). Melalui Statementnya Aan  mendesak Kajati Jabar untuk menggarap kasus PDAM dan bekerjasama dengan BPKP untuk menghitung kerugian Negara karena jika benar proyek tersebut putus kontrak artinya Negara membayar sesuai dengan hasil fisik yg dikerjakan kontraktor, dan ini menunjukan lemahnya TP4D dalam mengawal kegiatan Pemerintah sehingga hanya dijadikan tameng oleh para koruptor, untuk itu jika ingin bersih segera tetapkan status tersangka terhadap PPK, PA Direktur PDAM dan kontraktor.

Kenapa selama masa pengerjaan sampai selesainya masa pemeliharaan Kejaksaan tidak terlihat bertindak. Sekarang sudah ramai begini, tidak ada jalan laun kecuali penyidikan. "Dengan langkah ini nanti akan terlihat didalam penyidikan aliran uang gratifikasi kemana saja larinya," ujar Aan.

Masih menurutnya, "Justru jika hal ini jangan ditutup-tutupi karena akan menjadi preseden buruk bagi citra Kejaksaan saat ini, " ujar Kandar karnawan dengan geramnya.

Aan Kandar lalu menghimbau, "Dari sekian ratus bahkan ribuan paket yang didampingi dan dikawal TP4D ada beberapa yang dianggap tidak berhasil ini harus diakui untuk evaluasi kedepannya oleh Pak Kajati," katanya lagi.

Dikabarkan bahwa Proyek Instalasi Pengolahan Air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtawening Kota Bandung, di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung tidak beres.  Proyek yang dibangun untuk 3 (tiga) titik dengan nilai Rp63 miliar kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50% karena rekanan PT. Karaga  Indinusa Pratama disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya, juga terpampang plang TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Dari beberapa sumber dipaparkan, kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal. Dari sejumlah dana yang ada oknum PDAM Tirtawening meminta fee sebesar 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%.

Atas tuduhan tersebut, Direktur Utama PDAM Tirtawening kepada indofakta (16/5/2019) mengatakan, "Ia pak... udah saya klarifikasi tuduhan fitnah itu," ujar Sonny. Terkait apakah Kejaksaan tidak dilibatkan untuk mengawal proyek tersebut ? Sonny menjawab "Ini buktinya (sambil menshare foto plang "Pembangunan ini Diawasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat." ( lihat : foto di atas, red). Sonny juga mengatakan, "Selalu ada rapat progres dan tinjauan lapangan, dan terdokumentasi." (Y CHS).