Pencarian Berita


Mengaku Khilaf, Mantan Bupati Bekasi Mohon Keringanan Hukuman

Mengaku Khilaf, Mantan Bupati Bekasi Mohon Keringanan Hukuman

BANDUNG - Mengaku khilaf, mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (38) memohon keringanan atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum KPK. Hal tersebut diungkap terdakwa dalam pembacaan Nota Pembelaan/Pledoinya di Pengadilan Tipikor Bandung (15/5/2019).

Diiringi isak tangisnya, Neneng mengatakan, "Saya khilaf dan tidak menyangka bakal begini. Dengan ini saya mohon maaf dan kepada Majelis Hakim berkenan memberi hukuman seringan-ringannya dan untuk ke Jaksa Penuntut Umum tidak berikan tuntutan lebih jauh lagi supaya saya bisa berkumpul dengan keluarga dan mengurus anak," katanya.

Diakui olehnya, selama terjerat kasus ini sudah terpisah dengan keluarga karena ia ditahan mulai dari Rutan KPK di Jakarta hingga di Rutan Perempuan Bandung.

"Anak pertama berusia 6 tahun, kedua 5 tahun, ketiga masih 1 tahun 5 bulan dan keempat masih bayi berusia 26 hari. Hukuman ini akan terasa berat bagi saya karena terpisah jauh dengan anak-anak saya, apalagi saat ini golden age mereka," ujar Neneng.

Kata Neneng, kasus yang menjeratnya membuat ia sangat sadar dan memberi efek jera baginya untuk tidak mengulang kejadian sama di kemudian hari. Ia meminta maaf pada seluruh ASN Pemkab Bekasi atas kejadian ini.

Selama menjalani persidangan kasus ini, dengan membacakan pledoi tersebut, ia menyadari perbuatan yang ia lakukan ?tidak lantas ?membuatnya akan bebas dari segala tuntutan.

"Tidak ada ingkar dari saya saat jadi saksi dan terdakwa, selama penyidikan saya berikan informasi yang dibutuhkan ke penyidik, saya konsisten. Saya juga akui perbuatan saya sebagai Kepala Daerah yang menerima uang terkait Meikarta itu salah. Selama proses penyidikan memberikan semua keterangan terbuka. Termasuk mengembalikan uang yang ia terima untuk mempermudah proses penyidikan," lanjutnya.

Terdakwa sebelumnya dituntut oleh Penuntut Umum KPK agar menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. Terdakwa juga dijerat pidana denda sebesar Rp250 subsider 4 bulan kurungan, membayar uang Pengganti sebesar Rp318 juta yaitu merupakan kekurangan dari yang telah disita KPK dan disetorkan sebelumnya. Dalam hal ini dari Neneng Hasanah telah menerima suap senilai Rp10,630 miliar dan SGD 90 ribu. Dari jumlah tersebut belum dikembalikan sepenuhnya uang suap yang pernah diterimanya terkait pemberian izin pembangunan proyek kawasan terintegrasi Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi. Bila Uang Pengganti tersebut tidak dikembalikan, maka Neneng Hasanah Yasin harus menjalani hukuman selama 1 tahun. Penuntut Umum KPK  menerapkan hukuman tambahan agar mencabut hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun. (Y CHS).