Pencarian Berita


Terdakwa Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon, Tidak Ajukan Eksepsi

Terdakwa Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon, Tidak Ajukan Eksepsi

BANDUNG - Penasehat Hukum terdakwa Nuridin (40) tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Hal tersebut diungkap oleh Ira Margaretha Mambo, SH., MH kepada indofakta (15/5/2019). Menurutnya tidak ada hal-hal yang perlu dieksepsi dari Surat Dakwaan tersebut. "Nanti saja disampaikan dalam Nota Pembelaan/Pledoi, ujar Ira.

Terdakwa Nuridin yang merupakan Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon, Periode tahun 2011 2017 didakwa telah menggunakan DD (Dana Desa) pada tahun 2017 untuk kepentingan pribadi.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai M. Razzard, SH, JPU Ginanjar Nugraha, SH dalam Surat Dakwaannya menguraikan,  terdakwa selaku Kades Tawangsari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pada tahun 2011 melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Awalnya Desa Tawangsari, mendapatkan DD Rp975.203.000,- yang pembayarannya dilakukan dua tahap : tahap I adalah  Rp585.121.800,- atau 60% dari total anggaran dan tahap II, Rp390.081.200,- (40%) dimana Nuridin hanya mengelola Dana Desa Tahap I karena  masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa berakhir bulan Juni 2017.

Untuk dana DD tahap I, sebesar Rp585.121.800,- telah dicairkan pada 26 Mei 2017 yaitu dengan melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa di Bank BJB Losari yang dilakukan oleh Siti Romlah selaku Bendahara bersama dengan Nuradi selaku Sekretaris Desa dan Terdakwa.

Selanjutnya menurut JPU,  untuk melaksanakan niat jahatnya, terdakwa meminta dana tersebut seluruhnya dari Siti Romlah  sehingga dana tersebut sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa.

Padahal seharusnya uang tersebut disimpan oleh bendahara sesuai dengan fungsi bendahara menurut  Pasal 1 butir 14 UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara.

DD sebesar Rp585.121.800,- yang dikuasai Nuridin tersebut  tidak menyisihkan atau memperhitungkan pemungutan dan penyetoran pajak Ppn Pasal 21dan PPh Pasal 23.

Masih menurut JPU, terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan DD tersebut, tidak sepenuhnya berpedoman dengan APBDes, sehinga terdapat perbedaan antara rencana dan pelaksanaannya, digunakan tanpa sepenuhnya melibatkan Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, dan Bendahara Desa.

Padahal seharusnya sesuai dengan APBDes dana tersebut dipergunakan untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun II Rp165.770.000,- dan  Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun IV Rp225.660.000,- ; Pembangunan Madrasah Rp 80.000.000,- dan Rehab Musholla Al Mubarokatul Toyibah Rp10.000.000,- ; Kegiatan Pengembangan Posyandu, Pos Kesehatan dan Polindes Rp10.000.000,- ; Kegiatan Pengembangan Bumdes melalui Diklat bagi pengelola Rp5.000.000,- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp21.691.800,- ; Penyertaan Modal Kelompok Kambing Jaya Rp.10.000.000,- ; Penyertaan Modal Kelompok Ayam Jantan Rp 10.000.000,- ; dan Penyertaan Modal Kelompok Laut Biru Rp 17.000.000,- = Total Rp585.121.800,-

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/1.HP.626/Irban Il tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara dari kekurangan pekerjaan fisik Tahap I total sebesar Rp136.516.196.07,- untuk Pekerjaan Pengaspalan di Lokasi Dusun 11 dan Dusun IV. Dan diperoleh Kerugian Keuangan Negara  Rp201.064.810.07,-

Terhadap pengunaan selisih dana tersebut terdakwa mengaku dipergunakan membayar biaya saat pemilihan Kuwu Rp30.000.000, untuk membayar uang kuliah anak di Jogja sebesar Rp25.000.000,- dan diserahkan ke istri terdakwa Rp15.000.000,- semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, kata JPU.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal. 3 jo. Pasal l8 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengar keterangan para saksi.(Y CHS).