Pencarian Berita


Tipikor Bandung Hukum Dirut PT Mardy Internasional 5 Tahun

Tipikor Bandung Hukum Dirut PT Mardy Internasional 5 Tahun

BANDUNG  - Pengadilan Tipikor Bandung menghukum Mardiyano, SH.,MH (47) pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp200 subsider selama 6 bulan. Selain itu terdakwa diharuskan membayar Uang Pengganti sebesar Rp
Rp5,116 miliar lebih.  

Berkurangnya jumlah kerugian yang dibebankan kepada terdakwa karena itu merupakan tanggungjawab pihak lain sebagai penerima disamping adanya pengembalian dari terdakwa lebih dari Rp400 juta. Bila tidak membayar, maka terdakwa menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Melalui Majelis Hakim yang diketuai Sudira, SH.,MH (5/2/2019), Pengadilan tersebut dalam pertimbangannya sepakat dengan materi tuntutan yang disampaikan JPU sebelumnya dan menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hukuman tersebut lebih ringan dari Tuntutan JPU yang menginginkan agar Direktur Mardy Internasional itu dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun karena terdakwa terbukti  bersalah  sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Direktur Utama PT. Mardy Internasional yang berlokasi di Cianjur itu dihukum sehubungan dengan perbuatannya secara bersama -sama melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp5.609.800.000,- (lima milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa bersama-sama dengan Abdul Kadir Muhamad Bambang Suharto, SE. MSi alias AKM Bambang Alias Bambang bin Sobari selaku Staf Marketing (Freelance) KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Kampianus Roman, SE dan J.F.R Betantini Marginingsih, SS selaku Kepala Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Sukabumi (didakwa masing-masing dalam berkas terpisah) dalam bulan Agustus 2013 - Maret 2015, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Sukabumi, di Villa milik terdakwa di daerah Sukanagara Cianjur dan di lokasi proyek Perumahan Villa Penyeberangan Cianjur telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sekira bulan April 2013 terdakwa mengadakan pertemuan dengan J.F.R Betantini di Bank BTN KCP 
Kantor (Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu)  Sukabumi untuk membicarakan bahwa PT. Mardy Internasional sedang membangun proyek Perumahan "Villa Penyeberangan" yang direncanakan untuk karyawan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara) VIII Pasirnangka Sukanagara Cianjur).  Dalam pertemuan itu, terdakwa mengajukan kerjasama penyediaan fasilitas dukungan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Tapak Sejahtera melalui BTN KCP Sukabumi yang kemudian ditindaklanjuti oleh J.F.R Betantini M. dengan menyatakan siap memfasilitasi dan meminta agar terdakwa mempersiapkan terkait legalitas perusahaan PT. Mardy Internasional maupun legalitas proyeknya agar segera diproses dan diteruskan ke BTN KC Cimahi sebagai Bank Pelaksana, padahal saat itu terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Direksi maupun Manajemen PTPN VIII Pasirnangka terkait rencana peruntukan Villa Penyeberangan tersebut.

Pertemuan berikutnya, pada Juli 2013, terdakwa bertemu lagi dengan J.F.R Betantini di kantor BTN KCP Sukabumi untuk menyerahkan berkas permohonan kerjasama dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain legalitas proyek Perumahan yang akan dibangun yaitu Sertifikat tanah, IMB, site plan,  dan dokumen foto lokasi proyek. Permohonan tersebut lalu diteruskan oleh J.F.R Betantini ke BTN KC Cimahi dan kurang dari 1 bulan telah disetujui (approve) diberikan dukungan KPR Sejahtera Tapak yang disubsidi dengan dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari Pemerintah melalui Kementrian Perumahan Rakyat.

Mardiyano selanjutnya bersama dengan Ahmad Fatoni Selaku Kepala BTN KC Cimahi telah menandatangani Kerjasama Nomor : 55/PKS/CMI/VII/2013 dan Nomor : 101/PKS/MI/IX/VIII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 Tentang Penyediaan Fasilitas KPR BTN Perumahan "Villa Penyeberangan" Perumahan PTPN VIII Sukanagara yang isinya antara lain memuat klausul kewajiban bagi BTN KC Cimahi untuk memberikan fasilitas KPR BTN bagi masyarakat yang berminat membeli tanah dan bangunan di Perumahan "Villa Penyeberangan" yang dibangun oleh PT. Mardy Internasional dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.  

Sejak Maret 2013 - Agustus 2015, terdakwa telah mengajukan sebanyak 82 orang calon debitur yang diakui sebagai karyawan PTPN VIII Pasirnangka dan telah disetujui pengajuan kreditnya oleh BTN KC Cimahi dan telah direalisasikan akad kredit nya melalui BTN KCP Sukabumi dengan nilai plafond Rp5.639.800.000,-

Namun dalam kenyataannya, dari 82 orang yang namanya tercatat dalam daftar, hanya 17 orang saja yang bekerja sebagai karyawan tetap dan karyawan lepas di PTPN VIII Pasirnangka, sedang sisanya sejumlah 65 orang merupakan penduduk lokal di lingkungan Kecamatan Sukanagara dan masyarakat umum yang tidak dikenal karena alamat rumah sesuai KTP berdomisili di luar Kecamatan Sukanagara, dan selain itu hanya 1 orang bernama Ade Jubaedin yang benar-benar mengajukan permohonan kredit KPR dan melengkapi berkas persyaratan kredit sedangkan sisanya sebanyak 81 orang merupakan debitur yang dipinjam namanya oleh terdakwa sampai dilaksanakannya akad kredit dan memperoleh imbalan Rp2.000.000,- dari pihak terdakwa.

Dari 82 orang debitur, terdapat 40 nama debitur yang rumah nya tidak dibangun oleh terdakwa selaku developer dengan rincian : 26 unit rumah ditemukan blok kavlingnya namun dengan kondisi belum terdapat bangunan (prestasi fisik 0 %), sebanyak 14 unit rumah tidak ditemukan blok kavling dan unit rumahnya sebagaimana yang tercantum dalam site plan, dalam mengajukan permohonan kredit KPR isinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebenaran data nasabah yang dipinjam namanya oleh terdakwa.

Selain itu, pihak BTN KCP Sukabumi yaitu J.F.R Betantini dan Anda selaku Loan Service dalam pelaksanaan konfirmasi/verifikasi tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, melainkan justru mengikuti arahan terdakwa, demikian pula dengan proses pembuatan Laporan Penilaian Agunan, J.F.R Betantini secara lisan memerintahkan Enda agar menghubungi Bambang selaku Freelance pada Appraisal/KJPP Kampinus Roman untuk melakukan survey lokasi dan membuat Laporan Agunan tanpa berdasarkan surat perintah. Ditemukan adanya transaksi antara terdakwa dengan J.F.R Betantini sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp75 juta.

Perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama - sama dengan M. Bambang Suharto dan J.F.R Betantini. Kerugian negara dinyatakan   sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Barat No. SR-431/PW/10/06/2017 tanggal 21 Juli 2017. Sidang yang dipimpin oleh Sudira, SH.,MH dengan Nomor Perkara 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Atas Putusan tersebut terdakwa menerimanya sementara JPU belum menerimanya, masih pikir-pikir ujar JPU saat  ditanyakan oleh Ketua Majelis, Sudira usai membacakan Putusannya. (Y CHS).