Pencarian Berita


Pjs Kades Lamajang Pangalengan Didakwa Korupsi Dana Desa

Pjs Kades Lamajang Pangalengan Didakwa Korupsi Dana Desa

BANDUNG - Tak kurang dari Rp123.000.000 kerugian negara didakwakan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum), Aisha Paramita Sobari, SH.,MH, Sandy Septi MH, SH.,MH dan Bayu Utomo, SH terhadap terdakwa Budiman, S.Pd (54). Pjs. Kepala Desa Lamajang Pangalengan Kabupaten Bandung itu didakwa secara melawan hukum tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yaitu Pembangunan Rabat Beton Tahap I Gupitan sampai dengan Ibun. Tindakan dilakukan di kantor Desa Lamajang Pangalengan dimana seharusnya sebagai Kepala Desa, Budiman dalam membangun menggunakan Dana Desa Tahun 2017.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sudira, SH. MH, JPU menguraikan bahwa uang sebesar Rp113.048.523 digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri serta orang lain yang tidak berhak menurut hukum.

Dalam posisinya sebagai PJS (Pelaksana Jabatan Sementara) Kepala Desa Lamajang, Budiman pada tahun 2017 harus melaksanakan pembangunan fisik dengan sumber DD (Dana Desa) senilai Rp1.036.405.000,- Dari sejumlah dana tersebut, proses pencairannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu  pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar 60 % = Rp621.843.000,- dan Tahap II sebesar 40 % = 414 562.000,- Dana Desa tahap I digunakan untuk 1. Pembangunan Rabat Beton Jalan Pasirkhiang - Dayeuh Rantaya dengan nilai Rp350.000.000,- 2. Pembangunan Rabat Beton Jalan Cikajang - Tipar senilai Rp148.000.000,- dan 3. Pembangunan Rabat Beton Jalan Gupitan - Ibun senilai Rp123.000.000,-. Pembangunan pada point 3 inilah yang tidak dilaksanakan dan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan menjadi penyebab kerugian negara.

Terdakwa selama diproses oleh penyidik Polres Bandung tidak dilakukan penahanan. Namun JPU menahannya di Rutan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 - 5 Februari 2019. Akibat perbuatannya, Budiman diancam telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK. Sidang dengan agenda pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan 2 minggu mendatang. (Y CHS).