Pencarian Berita


Kejari Bogor Terima Berkas Tahap II dan Tersangka Habib Smith

Kejari Bogor Terima Berkas Tahap II dan Tersangka Habib Smith

JAKARTA -- Tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Kejaksaan Ngeri Kabupaten Bogor menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ( tahap II ) berkas perkara atas nama tersangka H.A.B bin S alias H.B bin A bin S dari tim penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa-Barat,dalam perkara tindak pidana umum secara bersama-sama melakaukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan dan atau merampas kemerdekaan orang lain dan atau kekerasaan terhadap anak.

Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum ( Kepala Pusat Penerangan Hukum ) Kejaksaan Agung  Mukri pada wartawan di,Jakarta,Senin ( 4/2/19 )

Berkas perkaranya nomor : BP/206/XII/2018/DitReskrim Um Tanggal 24 Desember 2018 atas nama tersangka H.A.B bin S alias H.B bin A bin S telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya ( P-21 ) oleh penuntut umum berdasarkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana sudah lengkap dari Kepala Kejaksaan Ngeri Kabupaten Bogor nomor: B-376/0.2.33/Euh.1/02/2019 tanggal 01 Febuari 2019, terang Mukri.

Setelah selesai proses penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama B.A.B untuk selanjutnya di bawa ke Rutan Polda Jawa-Barat menggunakan mobil tahanan Keplolisaian guna untuk di lakukan penahanan.

Penahan tersebut atas dasar surat perintah Kajari Kabupaten Bogor Nomor:Print-342/0.233/Ep.2/02/2019 tanggal 04 Febuari 2019 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 04 Febuari 2019 sampai dengan tanggal 23 Febuari 2019 di Rutan Polda Jawa Barat.

Setelah tahap II ini,penuntut umum akan menyusun dakawaan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan, pungkas Mukri.

Perbuatan tersangka H.A.B di duga melanggar pasal 333 ayat ( 1 ) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ,kedua Primair: Pasal 170 ke-2 KUHP,Subsider : Pasal 170 Ke-1 KUHP,Lebih Subsidair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP,Lebih lebih subsidair: pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketiga : Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atsa Undnag-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ( Muzer )