Pencarian Berita


Kades Tamatan SMP Rugikan Negara Ratusan Juta

Kades Tamatan SMP Rugikan Negara Ratusan Juta

BANDUNG - Suryadi (49) asal Kabupaten Tasikmalaya didakwa merugikan negara tak kurang dari Rp161.300.000,- Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) menyeretnya ke hadapan Pengadilan Tipikor Bandung, sederet Dakwaan dengan ancaman maksimal 20 tahun.

Kerugian negara yang dilakukan terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya periode tahun 2013 - Oktober 2016. Sebagai Kepala Desa, Suryadi telah menyebabkan kerugian negara dalam Program Bantuan Keuangan Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan Rp100.000.000,- Provinsi Jawa Barat TA 2914 dan Program Bantuan Keuangan Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Barat TA 2015 Rp115.000.000,-. 

Dana bantuan Gubernur Jawa Barat yang dimaksudkan antara lain  untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan akibat minimnya infrastruktur dasar yang tersedia di desa -desa, sedang tujuan nya memecahkan masalah kesenjangan pembangunan akibat minimnya infrastruktur dasar yang tersedia. 

Dalam hal ini, sesuai Pergub Jabar No. 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongsari tercantum sebagai penerima sebagai penerima bantuan sebesar Rp100.000.000,- Permohonan pencairan bantuan tersebut dilakukan setelah semua persyaratan yang ada yaitu melalui Surat Kepala Desa Bojongsari No. 147/07/Ds 2004/IV/2014 tanggal 21 April 2014. Pada tanggal 24 Juli 2014 terdakwa mencairkan secara tunai dana bantuan Rp100.000.000,- yang lalu diserahkan kepada Maejah untuk membangun jalan Cibatear - Cikondang Rp45.000.000,- sedang Rp55.000.000,- dikuasai oleh terdakwa yang menurutnya digunakan untuk kegiatan lain.

Pada tahun 2015, Desa Bojongsari mendapat bantuan Rp115.000.000,- Dana yang seharusnya digunakan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Tambahan Penghasilan Aparatur Desa. Namun semua dana digunakan untuk keperluan lain, tidak sesuai proposal yang telah diajukan semula. 

Akibat menggunakan secara salah maka Suryadi didakwa melakukan tindak pidana korupsi. JPU mendakwanya melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 65 KUHPidana pada Dakwaan Pertama dan Pada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Sidang yang dipimpin oleh Dahmiwirda, SH.,MH tersebut sesuai No. Register Perkara :100/ Pid.SUS-TPK/2018/PN Bdg tersebut masih akan memeriksa sejumlah saksi pada sidang mendatang. (Y CHS).