Pencarian Berita


Kemenkes RI dan MTCC UMY Luncurkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Bersama Pemkab Kebumen

Kemenkes RI dan MTCC UMY Luncurkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Bersama Pemkab Kebumen

KEBUMEN -- Dampak buruk dari asap tembakau bagi kesehatan tubuh sudah sering dibahas oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, peraturan yang dapat membatasi paparan bahaya itu, masih dirasa kurang tegas. Terutama untuk paparan asap rokok di kawasan umum dan terbuka. 

Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, meluncurkan 35 peraturan desa tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Peluncuran Perdes soal KTR yang dilaksanakan pada Senin (19/11/2018) di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, merupakan tindak lanjut dari beberapa kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh tim Kemenkes dan MTCC UMY.
Pada kesempatan itu, dr. Anung Sugihantono, M.Kes, Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen -- khususnya Pemerintah Desa Babadsari dan 34 desa lainnya -- yang telah membuat payung hukum terkait peraturan kawasan tanpa rokok.

Sebenarnya, masyarakat secara umum telah mengetahui bahaya dari kegiatan merokok dan paparan asapnya dapat menimbulkan gangguan penyakit paru kronik dan penyakit lainnya. "Namun terkadang masyarakat, terkhusus perokok, masih cuek atau kurang peduli terhadap risikonya," tandas dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Untuk itu, lanjut Anung Sugihantono, butuh salah satu instrumen atau cara lain. "Agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan," ujar Anung Sugihantono.
Bagi Anung, peraturan desa yang telah disusun dalam ruang lingkup Kabupaten Kebumen itu, tentunya dapat mengoptimalkan peran pemerintah. Dan secara umum, ketentuan ini dapat diterapkan hingga pada tingkatan aparat desa yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri. "Untuk melakukan upaya promotif dan preventif terhadap bahaya merokok dan paparan asap rokok," terang Anung. 

Penetapan 35 peraturan desa di lingkungan Kabupaten Kebumen itu, sejalan dengan upaya pemerintah --melalui Kemenkes RI -- untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara luas. "Yaitu, bagaimana untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asapnya," ungkap Anung.

Sementara itu, dr. Theresia Sandra Diah Ratih, MHA, Kepala Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kemenkes RI, mengatakan, peraturan serupa harus diterapkan juga di desa lainnya di Indonesia, tidak hanya di Kebumen. 

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. 

Dan pemerintah daerah dengan kewenangan otonominya, dapat melanjutkan tujuan pemerintah pusat dalam menjamin kesehatan atas bahaya rokok dan asapnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau melalui kewenangan yang lebih tinggi tentang kawasan tanpa rokok.
Ada banyak peraturan yang komprehensif dan sangat akomodatif terhadap isu tertentu. "Tapi kurang applicable," tandas Theresia Sandra Diah Ratih.

Untuk mengantisipasi, masyarakat harus diberikan edukasi dan advokasi, yang tujuannya menciptakan kesadaran atas kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Selaku perwakilan dari Kemenkes RI dan Pemerintah,  dr. Theresia Sandra Diah Ratih, MHA, Kepala Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kemenkes RI, berharap, tentunya peraturan kawasan tanpa rokok ini tidak hanya di Kabupaten Kebumen saja. "Tapi menyebar dan memberikan stimulus untuk daerah lain di luar Kebumen," kata Theresia.

Hal itu untuk membentuk peraturan desa tentang kawasan tanpa rokok guna mengoptimalkan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas ke depannya.(Affan)