Mon,19 November 2018


Penegak Hukum Harus Seret Para Pemberi Uang Ke Mantan Bupati KBB

Indofakta 2018-11-07 14:24:55 Hukum / Kriminal
Penegak Hukum Harus Seret Para Pemberi Uang Ke Mantan Bupati KBB

BANDUNG - Dituntutnya mantan Bupati KBB (Kabupaten Bandung Barat), Abubakar, Disperindag KBB, Weti Lembanawati dan Kepala Bappelitbangda KBB, Adyoto masih menimbulkan tanya. Pasalnya para pemberi yang berjumlah 14 orang (selain Asep Hikayat) yang sudah mengakui atau setidaknya telah tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ketiganya sebagai pemberi jelas terlibat. Sementara baik Pengadilan Tipikor Bandung maupun Penuntut Umum belum memberi sinyal. Lembaga Penegak Hukum harus menyeret mereka agar statusnya menjadi jelas.

Hal tersebut disampaikan Kandar Karnawan kepada indofakta.com (7/11/2018). Menurut Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community itu, "Sederhananya PEMBERI dan PENERIMA harus dikenakan hukuman, dan Pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim harus bersikap tegas. Apapun alasannya pemberi suap atau gratifikasi antar ASN tetap harus dihukum."

Dalam kasus KBB lanjutnya,  sudah jelas konstruksI hukumnya bahwa seorang Kepala Daerah menekankan atau meminta jatah terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara)  dibawahnya, dari manapun sumber keuangannya baik pribadi maupun dari APBD tetap tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, itu sudah jelas. KPK RI tidak ada alasan untuk melepaskan para PEMBERI, jika itu terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi lingkungan Pemerintahan, karena bila itu dihalalkan maka tidak tertutup kemungkinan di daerah lainpun akan terjadi setoran ASN terhadap Kepala Daerah, ini harus segera dihentikan, ujar Kandar Karnawan yang akrab disapa Kang Aan itu.

Sesuai dengan surat kerja sama antara KPK RI dan BKN yg dituangkan dalam Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor B-1213/KSP. 00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 dalam point 2 disebutkan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dengan suap/pungli minimal diberikan sanksi Pemberhentian tidak hormat, ujar Aan melalui telepon selulernya.

Terkait terdapatnya salah satu pemberi yang mengikuti Open Bidding pemilihan calon Sekda, Asep Sodikin, sebelumnya dalam pemberitaan indofakta.com (5/10/2018), Pegiat Anti Korupsi di Jabar itu mengatakan bahwa, "Diantara para saksi itu ada nama Asep Sodikin yang duduk sebagai saksi pemberi suap kepada terdakwa yang memberi Rp65 juta. Apakah sosok yang begini harus dipilih jadi Sekda KBB ? KPK Diminta Tentukan Status Hukum Asep Sodikin, ujar Aan. 

Dari informasi yang berhasil dihimpun indofakta.com bahwa hingga saat ini Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna belum mengambil keputusan untuk memilih satu dari tiga calon Sekda  yang sudah direkomendasikan Pansel (Panitia Seleksi), yaitu Dra.Hj. Agustina Piryanti, MM., Drs. Asep Wahyu, S.Ip, MM., dan Ir. H. Asep Sodikin, MUM. Sumber indofakta.com di KBB mengatakan, "kami siap membangun KBB tanpa kompromi dengan siapapun yang sudah merusak KBB. Informasi terakhir yang diperoleh bahwa pejabat setingkat Sekda harus tidak tercela dimata hukum dan berharap Bupati KBB bisa melihat siapa person yang tepat, katanya yang keberatan disebut jati dirinya. (Y CHS).

Berita Terkait