Mon,19 November 2018


Keberpihakan Akan Merusak System

Indofakta 2018-11-06 09:40:23 Politik
Keberpihakan Akan Merusak System

BANDUNG - Hingga saat ini kedudukan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Bandung yang definitif belum ada. Para stakeholder masing-masing dengan argumennya sehingga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan dan merugikan kepentingan masyarakat. Bagaimana ujungnya ?

Untuk hal ini, saat diminta indofakta.com pendapat nya,  Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community Kandar Karnawan mengatakan, "hal ini menjadi polemik berkepanjangan jika bergeser ke ranah politis.  Padahal jika didalami hal ini bisa sangat sederhana jika kita sama - sama mendalami UU Pilkada dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Disitu sudah sangat jelas bahwa untuk memilih Sekda adalah hak Walikota Definitif, selaku pengguna. Untuk itu secara logika tergantung selera dari Walikota yang akan menggunakan, proses usulan dari hasil open bidding yang dikirimkan ke Mendagri tidak serta merta harus dan wajib dilantik karena akan kembali kepada Penetapan yang ditandatangani oleh Walikota selaku PPK (Pengguna) yang diusulkan kepada Mendagri untuk dikeluarkan SK. Jadi menurut pandangan kami banyak orang berpendapat salah setelah diusulkan seketika itu dapat menjadi definitif, padahal baru saja mendapatkan persetujuan usulan dan belum mendapatkan Surat Penetapan Walikota. 

Untuk itu bila kita mencermati surat Mendagri ada beberapa klausul yang memberikan ruang dan kesempatan untuk Walikota mengganti usulan karena saat ini Walikota belum menandatangani Surat Penetapan," ujar Kandar Karnawan melalui Telepon Seluler (6/12/2018).

Masih menurut Kandar, kembali lagi pada hakekatnya yang akan bekerjasama kedepan dengan Walikota adalah Sekda, jadi sewajarnya kembalikan selera atau pilihan kepada Walikota yang akan memakainya. Jika hal itu tidak dilakukan ini akan menjadi pertanyaan kepada Peran Gubernur yang memihak kepada calon diluar Walikota, ada apa ? Jadi sudahlah masyarakat sudah cerdas dan logika sederhananya sudah dipahami, semakin ini menjadi polemik semakin terbukalah kepentingan diluar nalar dan keberpihakan itu akan merusak system Pemerintahan, tegas Kandar.

Kandar lalu mengutip tanggapan dari Ketua Komisi A Dewan DPRD Kota Bandung, Edi Haryadi menilai langkah Wali Kota Bandung, Oded M.Danial dengan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) dari ASN Kota Bandung, merupakan hal yang positif. Mengingat dapat membantu menjaga kondusifitas ASN di lingkungan Pemkot Bandung.

"Dengan memilih Sekda yang berasal dari ASN Kota Bandung, saya rasa Pak Wali Kota sudah cukup bijak. Saat ini, tinggal menunggu bagaimana jawaban dari provinsi," ungkapnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung Senin, 5 Nopember 2018.

Menurutnya terjadinya polemik menjelang pemilihan sekda Kota Bandung, merupakan hal yang wajar. Pasalnya baik Ridwan Kamil sebagai Wali Kota sebelumnya dan Oded M. Danial yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Bandung, memiliki pemikiran masing-masing terkait persoalan tersebut.

Terkait siapa sosok Sekda Kota Bandung masih menjadi teka-teki dan berbagai media telah memuatnya termasuk indofakta.com. Walikota Bandung, Oded M. Danial telah mengangkat Ema Sumarna sebagai Plh. Sekda Kota Bandung yang sebelumnya dijabat oleh Hj. Evi Shalelah per 1 Nopember 2018. (Y CHS).

Berita Terkait