Mon,19 November 2018


Mantan Bupati KBB Dituntut Pidana 8 Tahun 

Indofakta 2018-11-05 15:45:01 Hukum / Kriminal
Mantan Bupati KBB Dituntut Pidana 8 Tahun 

BANDUNG- Penuntut Umum KPK menyatakan bahwa terdakwa Abubakar (66),  Weti Lembanawati (56) dan Adyoto (60) terbukti melakukan korupsi dan harus dijatuhi hukuman pidana penjara. Mantan Bupati KBB (Kabupaten Bandung Barat) dituntut  pidana penjara 8 tahun dikurangi selama mantan menjalani penahanan, pidana denda Rp400 juta, membayar uang pengganti Rp601.400.000,- serta dicabut haknya sebagai Pemilih dan dipilih selama 3 tahun. 

Untuk terdakwa Weti Lembanawati dituntut hukuman pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp200 juta subsider 3 bulan, dan uang pengganti Rp19 jutaan. Sedang Adyoto dituntut pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda Rp200 juta subsider 3 bulan dikurangi masa penahanan. 

Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama. 

Banyak tertunduk saat pembacaan Surat Tuntutan, perbuatan Abubakar menurut Penuntut Umum KPK adalah menerima uang sebesar Rp1.292 milyar sebagai partisipasi iuran dari 15 Kepala Dinas/Kepala SKPD lainnya yang loyal kepada Abubakar di lingkungan Pemerintah KBB guna kepentingan pencalonan Elin Suharliah (istri terdakwa) dan Maman Sulaiman Sunjaya dalam Pilkada KBB tahun 2018 - 2023 yang diterimanya melalui Weti Lembanawati dan Adyoto dari Asep Hikayat beserta Kepala Dinas/ SKPD lainnya secara bertahap. Ada kesengajaan, secara sadar dari Abubakar untuk melakukan perbuatan tercela. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Atas partisipasi Asep Hikayat dan para Kepala Dinas/SKPD lainnya dimaksudkan agar Abubakar selaku Bupati KBB tetap mempertahankan jabatan mereka atau mempromosikan sebagian pegawai pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah KBB sesuai kewenangan yang ada pada nya. 

Berikut nama para pejabat/personil yang terlibat/dilibatkan dalam pemberian hadiah/suap tersebut sebagai berikut :
H. Abubakar menyuruh 2 (dua) orang pejabat yaitu Weti Lembanawati dan Adyoto untuk mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat yang telah ditentukannya untuk mendukung pencalonan istri H. Abubakar, Elin Suharliah dengan Maman Sulaiman Sunjaya menjadi Bupati/Wakil Bupati KBB periode 2018 - 2023. Kedua orang tersebut lalu menunjuk masing-masing stafnya. Selain Asep Hikayat yang telah menyetorkan uang kepada Weti pada Januari 2018, Weti dan Adiyoto pada Februari 2018 menerima uang dari beberapa Kepala Dinas/SKPD dan/atau melalui stafnya Caca Permana dan Aang Nugraha/staf Adyoto  yaitu : 1. Ludi Awaludin/Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik KBB, Rp10 juta dan Rp 40 juta; 2. Ade Komarudin/Kadishub KBB, Rp10 juta dan Rp 40 juta; 3. Yazid Azhar/Kepala Inspektorat KBB, Rp10 juta dan Rp40 juta; 4. Undang Husni Thamrin/Kadis Perikanan dan Peternakan KBB, Rp10 juta dan Rp40 juta; 5. Apung Hidayat Purwoko/Kadis LH KBB, Rp10 juta dan Rp35 juta; 6. Iing Solihin/Kadisnakertrans KBB, Rp10 juta; 7. Ade Zakir Hasim Kadis PMPTSP KBB, Rp10 juta dan Rp40 juta; 8. Ade Wahidin/Kadis Koperasi dan UMKM KBB, Rp20 juta dan Rp40 juta; 9. Sri Dustirawati/Kadis Budpar KBB, Rp65 juta; 10. Ida Nurhamida/Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan KBB Rp65 juta; 11. Anugrah/Kadis PUPR KBB, Rp50 juta; 12. Asep Sodikin/Kepala BPKD KBB Rp20 juta dan Rp45 juta; 13. Imam Santoso Mulyo Raharjo/Kadisdik KBB, Rp50 juta; 14. Adyoto, Rp40 juta; 15. Hernawan Widjajanto/Kadis Kesehatan KBB, Rp50 juta; 

Penyerahan uang oleh sejumlah pejabat tersebut  dilakukan secara bertahap. Untuk tahap kedua adalah sesudah tanggal 2 Maret 2018 diawali Weti dan Adiyoto di Hotel Summer Hills Kota Bandung menginformasikan perlu partisipasi dari para Kepala Dinas/SKPD yang jumlahnya bervariasi antara Rp50 juta - Rp65 juta untuk biaya kegiatan survey elektabilitas yang akan dilakukan PT. Indopolling Network sebesar Rp970 juta. Adapun jumlah uang iuran/partisipasi pejabat tersebut sebesar Rp695 juta.

Person berikutnya adalah Aulia Hasan Sumantri, putra H. Abubakar. Pada tanggal 12 Februari 2018, H. Abubakar meminta kepada Weti untuk menyediakan Rp100 juta yang akan digunakan untuk proses pemenangan Elin - Maman. Uang tersebut lalu diserahkan Weti melalui Aulia Hasan Sumantri. 

Person lain yang juga disebut adalah Ahmad Dahlan alias Ebun/Anggota DPRD KBB/Tim Pemenangan Elin - Maman yang menerima uang dari Weti Rp50 juta. 

Pada tanggal 9 April 2018, Adyoto mengumpulkan kembali para pejabat yang sudah menyetor uang. Dengan alasan uang yang terkumpul belum cukup, maka Asep Hikayat menyerahkan uang Rp20 juta dari yang sebelumnya telah disetornya. 

PU KPK lalu mengutip Pasal 76 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang : (e) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda Pembacaan Pembelaan (Pledoi) 26 Nopember mendatang. (Y CHS). 








 

Berita Terkait