Mon,19 November 2018


Formikom Tuding Dana PKH di Politisasi

Indofakta 2018-11-04 20:59:52 Politik
Formikom Tuding Dana PKH di Politisasi

SIMALUNGUN -- Badan Pengurus Pusat (BPP) Formikom tuding dana PKH bernilai berkisar Rp 10 miliar lebih dari 6300 Kepala Keluarga (KK) diduga dipolitisasi.

   

Dimana, penerima PKH di Kabupaten Simalungun tahun 2017 dan tahun 2018 hingga saat ini belum menerima manfaat PKH.

 

Demikian menurut dugaan Ketua  BPP Formikom, Lipen Simanjuntak kepada awak media ini saat di warung Kopi Kombur-Kombur, Mega Land Kota Siantar, Minggu, (4/11) sekira Jam 15.00 wib.

   

"Dipolitisasi yang artinya menjelang pemilihan legislatif akan dicairkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan diarahkan untuk memilih seseorang, menurut dugaan karena ada keluarga Kadis Sosial seorang Caleg"ujarnya.

 

 Lanjut Lipen Simanjuntak bahwa hal tersebut sudah kedua kalinya dilakukan pengendapan dana PKH di bank Mandiri pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini.

 

 "Terbukti sewaktu kami di Kementerian sosial menyampaikan aspirasi kami, menurut keterangan dari pihak Menteri Sosial bahwasanya tahap pertama sudah dikirim dana PKH pada bulan Februari, Tahap kedua bulan Mei dan tahap ketiga bulan Agustus 2017 ke Simalungun namun dana ini tidak disalurkan oleh dinas sosial kepada penerima mamfaat PKH,"sebutnya.

   

Masih Lipen Simanjuntak mengatakan setelah bulan September 2017 dana tersebut disalurkan dua tahap atau Rp 1 Juta melalui kantor camat atau kantor Pangulu seperti di Kecamatan Jorlang Hataran disalurkan dikantor Pangulu Nagori Sibunga-bunga.

   

"Masyarakat sangat kecewa sistem penyaluran dana PKH setelah berubah ke bank Mandiri.

 

Sewaktu kantor pos juru bayar PKH selalu rutin setiap tiga kali pembayaran PKH dan yang tersisa hanya minim sekali, paling antara 20 sampai 30 KK,"imbuhnya.

   

Sambungnya, tetapi setelah bank Mandiri juru bayar ribuan KK tersisa yang tidak dibayarkan."Masyarakat penerima mamfaat PKH di Kabupaten Simalungun berharap supaya dikembalikan ke kantor pos sebagai juru bayar dan masyarakat berharap supaya segera dibayarkan dana yang mengendap di bank Mandiri mengingat menjelang Natal dan tahun baru,"ucapnya.

   

Selaku Ketua Formikom, Lipen Simanjuntak berharap supaya Dinas Sosial Kabupaten Simalungun segera melakukan pendataan ulang penerimaan PKH agar tepat sasaran.

 

 "Kami menilai penerimaan dana PKH di Simalungun ini tidak tepat sasaran, faktanya ada Pangulu dan Caleg penerima PKH,"cetusnya.

   

Ditambahkan Lipen Simanjuntak bahwa masyarakat sangat kesal dengan Kadis Sosial, Frans Togatorop yang sampai saat ini tidak bisa ditemui bahkan dihubungi melalui pesawat teleponnya.

   

"Karena pihak bank mandiri menyarankan untuk menemui Kadis, sudah berulang kali ke kantornya tidak dapat ditemui, bahkan nomor handphone selalu diluar jangkauan, meski pun aktif beliau tidak mau mengangkat, untuk masyarakat meminta Bupati Simalungun supaya Frans Togatorop dicopot dari Jabatannya,"pungkas Lipen. (Gir)

 

Berita Terkait