Mon,19 November 2018


10 Miliar Lebih Dana PKH Mengendap, Formikom Akan Geruduk Kantor Dinsos

Indofakta 2018-11-01 20:40:20 Politik
10 Miliar Lebih Dana PKH Mengendap, Formikom Akan Geruduk Kantor Dinsos

SIMALUNGUN -- Ribuan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) tak kunjung dibayarkan, Forum Orang Miskin (Formikom) akan geruduk kantor Dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Simalungun.

   

Hal tersebut diutarakan Ketua Formikom Siantar-Simalungun kepada kru media ini ini saat di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Kamis (1/11) sekira jam 13.00 wib.

   

Bahkan Lipen Simanjuntak menduga dana tersebut tak cair karena diendapkan oleh Pihak Dinsos Simalungun sejak tahun 2017 yang lalu.

   

"Kami hampir ratusan warga akan melakukan demonstrasi menggeruduk kantor Dinsos Simalungun Selasa (6/11) mendatang. Surat pemberitahuan aksi sudah kami kirim ke Polres Simalungun dan kepada dinas-dinas,"ujarnya.

   

Lipen Simanjuntak menerangkan tuntutan yang paling prioritas dalam aksi itu mengenai dana PKH sebesar Rp 10 miliar lebih mengendap di Bank Mandiri.

   

"Kenapa mengendap, karena Kadis Sosial tidak mau menandatangani dan menyetujui supaya tidak dibayarkan padahal sudah terdata dan orangnya juga ada,"sebutnya.

 

Dijabarkannya, pada tahun 2017 yang lalu penerimaan PKH sebanyak 17710 kepala keluarga (KK) se-Simalungun namun yang dibayar Bank Mandiri senilai Rp 16.556 KK, pembayaran 4 tahap setahun. 

    

Sisa yang tahun 2017 uangnya masih tertanam tidak bisa diambil sudah berulang kali ke bank, tetapi pihak bank  Mandiri mengatakan bahwa harus ditandatangani oleh Dinas Sosial. 

 

"Jadi tahun 2017 masih ada sisa yang belum dibayarkan bank mandiri sebanyak 1100 KK. Kalau per KK senilai Rp 1.890.000 dikali 1100 KK bernilai Rp 2 miliar,"terangnya.

 

Sambung Lipen Simanjuntak mengatakan dalam tahun 2018 ini penerima PKH di Kabupaten Simalungun sebanyak 21.883 KK tetapi yang dibayarkan oleh pihak bank sebanyak 15.553 KK.

   

"Ditahun 2018 ini pun masih ada 6300 KK lagi kali Rp 1.500.000 per KK senilai Rp 6 miliar lebih juga masih belum dibayarkan,"kesalnya.

   

Dijelaskannya, sebelumnya dana penerimaan PKH pembayaran melalui kantor Pos berjalan lancar namun tiba pembayaran melalui Bank nyangkut di Mandiri

 

"Waktu pembayaran via kantor pos sangat lancar tetapi sekarang ini bertambah sulit karena melalui bank mandiri harus ada tandatangan Kadis Sosial,"imbuhnya.

   

Lebih rinci dijelaskannya bahwa Persyaratan penerima PKH yakni masyarakat yang pra sejahtera atau kurang mampu bagi ibu hamil mempunyai anak balita, SD SMP, SMA Atau SMK, bahkan lansia dan disabilitas.

     

Dana PKH tersebut digunakan untuk kesehatan supaya anak anak sehat, anak tersebut dibeli vitamin susu mengurangi gizi buruk, untuk pendidikan membeli baju, tas, sepatu, supaya anak jangan putus sekolah.

   

"Begitu juga kesejahteraan untuk lansia dan disabilitas karena tidak bisa lagi bekerja cari makan diberikanlah bantuan itulah tujuannya,"ucapnya.

     

Ketua Formikom, Lipen Simanjuntak berharap agar segala bentuk bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran dan dilakukan pendataan ulang.

   

"Harapan kami Demonstrasi nanti meminta Dinsos melakukan pendataan kembali karena kami menilai penerimaan bantuan tidak tepat sasaran. Ada caleg di Kabupaten Simalungun dan Pangulu Dolok Marlawan terdaftar sebagai penerima PKH dan rastra sementara banyak warga Simalungun orang miskin,"pungkasnya.

   

Kadis Sosial Simalungun, Frans Togatorop saat dihubungi melalui selulernya, Kamis (1/11) sekira Jam 14.00 wib, sedang tidak aktif atau sedang diluar jangkauan.(Gir)

Berita Terkait