Mon,19 November 2018


DI KABUPATEN PUNCAK JAYA ADA KORBAN JIWA AKIBAT PERGANTIAN 302 KEPALA KAMPUNG

Indofakta 2018-10-25 13:15:40 Serba Serbi
DI KABUPATEN PUNCAK JAYA ADA KORBAN JIWA AKIBAT PERGANTIAN 302 KEPALA KAMPUNG

JAKARTA - Sehubungan dengan adanya pertikaian antar kampung/Suku di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua yang memakan korban luka maupun jiwa, diduga disebabkan oleh pergantian 302 Kepala Kampung dari 26 Distrik Baru Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.


Kami BPI KPNPA RI meminta kepada :1. Menteri Dalam Negeri Membatalkan Surat Keputusan Bupati Tentang Pergantian Kepala Kampung Baru Nomor : 188.45/95 Tahun 2018 yang jelas-jelas melanggar aturan Undang Undang Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 65 Tentang Pilkades dan Permendagri Nomor 47 Tentang Administrasi Pemerintah Desa ; 2. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi RI Meninjau Anggaran Dana Desa di 302 Kampung dari 26 Distrik Baru Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua yang diduga ada penyelewengan dan tidak tepat sasaran ; 3. Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan RI menindak tegas Oknum Aparatur Pemerintah maupun Masyarakat Papua yang menjadi provokator/aktor intelektual yang mengakibatkan perang antar Kampung maupun suku karena Pergantian Kepala Kampung yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ; 4. Kepolisian RI Merespon Laporan Pengaduan Masyarakat di 302 Kampung dari 26 Distrik Baru Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua ; 5. Dan kepada Yang Terhormat Presiden RI, Kemenkopolhukam, Kemendagri untuk segera menindaklanjuti laporan yang di sampaikan DPRD TK II Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dengan mengirimkan Tim Khusus untuk cek kebenaran dari laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat Kabupaten Puncak Jaya maupun hasil dari temuan Tim Investigasi BPI KPNPA RI dikarenakan ada dugaan  kerugian keuangan negara milyaran rupiah. 

Hasil dari temuan Mendis Selaku Koordinator Investigasi Papua didapatkan fakta - fakta terkait adanya keterlibatan elit politik dan elit di pemerintahan yang senantiasa memberi nuansa negatif terhadap kinerja dari Pemerintah dan perang suku tidak akan terhenti apabila Bupati Puncak Jaya tidak mengaktifkan kembali para Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya namun sudah digantikan oleh orang - orang dekat dari Bupati sebagai Kepala Desa," tandas Mendis Kogoya kepada rekan jurnalis, Senin, 22/10/18 di Kantor Menkopolhukam, Jakarta-Pusat. 

Siaran pers yang diterima indofakta.com dari BPI KPKNPA Provinsi Jabar (25/10/2018) mengabarkan, Atas dasar tersebut pada hari Senin, 22 Oktober 2018, Mendis bersama Ketua Umum BPI KPNPA (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran RI), Drs, Tubagus Rahmad Sukendar,SH hadir di kementrian Polhukam diterima langsung oleh Drs Erwin C Rusmana, SH mewakili Deputi V Polhukam RI  beserta Staf Deputi V merespon semua laporan dan temuan dari Korwil Investigasi BPI KPNPA RI Papua terkait perang suku di Kabupaten Puncak Jaya. 

Lebih lanjut, yang sudah memakan korban meninggal dunia puluhan orang dan luka luka ratusan. Dari hasil pertemuan tersebut sangat mengharapkan kepada Menkopolhukam RI untuk bersama sama dengan Kapolri dan Panglima TNI turun ke Puncak Jaya untuk melihat secara langsung apa yang sedang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.

"Jangan sampai nanti nya oleh pihak pihak yang ingin membuat gaduh NKRI ditahun Politik dengan menyebarkan berita kepada para Wartawan Asing yang sangat banyak keberadaan Media Asing di Papua untuk menjadi diberita kan bahwa di Puncak Jaya terjadi Perang Suku yang di diamkan tanpa ada tindakan dari Pemerintah RI. Menjadi Komoditas Politik di Negara Asing yang memang nota bene ingin Papua lepas dari Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dari BPI KPNPA RI selaku Mitra Polhukam sangat berkomitmen penuh selaku komponen bangsa didalam menjaga NKRI ini aman dari gangguan Separatis maupun pihak pihak yang ingin stabilitas keamanan di NKRI menjadi tidak kondusif. Semoga segera ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum terkait untuk penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Puncak Jaya," tegas Ketua Umum BPI KPKNPA RI, Drs. Rahmad Sukendar, SH. (Y CHS).

Berita Terkait