Tue,13 November 2018


Rugikan Negara Belasan Milyar, Bachrum Dan Bunyamin Hadapi Sidang Tipikor Bandung

Indofakta 2018-10-23 04:02:19 Hukum / Kriminal
Rugikan Negara Belasan Milyar, Bachrum Dan Bunyamin Hadapi Sidang Tipikor Bandung

BANDUNG - Bachrum Suraatmaja dan Bunyamin dihadapkan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) M. Ansari, SH ke muka sidang Pengadilan Tipikor Bandung. Keduanya didakwa telah merugikan keuangan negara tak kurang dari Rp15.068.235.610,- (lima belas milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah). 

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Daryanto, SH, JPU dalam surat dakwaan No. Reg.Perk. : PDS - 06/CBN/Ft.1/10/2018 dan No. Reg. Perk. : PDS - 06/CBN/Ft.01/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018, mengatakan bahwa Bachrum telah melakukan penyimpangan dalam memberikan fasilitas kredit oleh PD. BPR LPK Pancoran Mas kepada Debitur atau Peminjam Kredit yaitu Bunyamin (dalam berkas terpisah) yang bertentangan dengan Peraturan BI No. 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Standar Operasional Prosedur Kredit PD BPR LPK Pancoran Mas.

Awalnya, Bachrum selaku Direktur Utama PD. NPR LPK Pancoran Mas menerima telepon dari HM. Subaweh (Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor) tahun 2015 terkait keinginannya yang butuh dana dan akan digunakan oleh Bunyamin (Direktur Utama PT. Sukajaya Tama Baru Persada dengan alasan untuk pembebasan lahan TPBU (Tempat Pemakaman Umum Bukan Umum) di daerah Cariu Kabupaten Bogor. Pada hari itu juga Bachrum mendatangi Subaweh di lokasi pemancingan milik Subaweh. Dalam pertemuan disepakati bahwa Bachrum akan membantu dan mengusahakan pengurusan pencairan dana kredit dari PD. LPK Pancoran sebesar Rp700 juta seperti yang diminta Subaweh. 

Pada 29 Desember 2015 Subaweh bersama Bunyamin datang ke PD. LPK Pancoran Mas atas undangan Bachrum untuk proses pencairan kredit. Bunyamin membawa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 41 atas nama : 1. Ir. Rachmat Pambudy, 2. Ir. Hari Tjahyo, luas 7.030 m2 untuk dijadikan agunan/jaminan kredit. Selanjutnya Bachrum mengatakan kepada Subaweh dan Bunyamin bahwa Bachrum hanya dapat mengeluarkan Rp570 juta hanya bermodalkan fotocopy KTP, milik Subaweh sebagai syarat tanpa adanya pengajuan permohonan kredit, tanpa adanya permohonan kredit secara tertulis, tanpa analisa kredit oleh Komite Kredit PD. BPR LPK Pancoran Mas dan tanpa penilaian terhadap jaminan kredit bahkan jaminan tersebut tanpa dibebani Hak Tanggungan. Uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Bunyamin, dan Subaweh mendapat uang jasa Rp40 juta, sisanya digunakan oleh Bunyamin untuk kepentingan pribadinya. Hingga berakhirnya masa kredit/jatuh tempo, tidak ada pembayaran dari Subaweh. Namun atas inisiatif Bachrum dilakukan pembaharuan kredit dengan pokok pinjaman Rp600 juta tanpa adanya pengajuan kredit secara tertulis dan persyaratan lainnya yang tertuang dalam SPK No. 5516/SPK/III/PM/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Bachrum, H. Eka Sugiawibawa/Direktur Operasional PD. BPR LPK Pancoran Mas dan Bunyamin dengan tujuan kredit konsumtif dengan suku bunga 2 % flat/tetap per bulan. Setelah jatuh tempo pada 31 Mei 2016, Bunyamin tidak melakukan pembayaran kredit.

Pinjaman Bunyamin telah melampaui BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) pada tahun 2016 sehingga untuk pelunasan kredit serta mendapatkan tambahan uang yang dibutuhkan Bunyamin,  Bachrum berinisiatif memperbaharui Surat Perjanjian Kredit baru dengan pokok pinjaman yang lebih besar. Hal tersebut berlangsung terus sampai hutang Bunyamin membengkak yang jumlah nya Rp17.930.000.000,-. Atas jumlah tersebut terdapat pengurangan karena setiap melakukan pinjaman baru dimana berakhirnya masa kredit/jatuh tempo Bunyamin tidak pernah membayar, pihak PD. BPR LPK Pancoran Mas, melakukan pemotongan/mengurangi pokok pinjaman untuk Tabungan, Provisi, Asuransi dan Warmeking sehingga jumlah kerugian riil nya Rp15.068.235.610,-. Akibat perbuatan keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Sebagaimana Diubah dan Ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pada sidang lanjutan minggu mendatang, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan para saksi untuk diperiksa. (Y CHS).

 

Berita Terkait


 Terbaru