Tue,13 November 2018


Lakukan Korupsi, Tipikor Bandung Hukum Pjs. Kepala Desa Cijalingan Sukabumi, Dkk

Indofakta 2018-10-15 18:48:10 Hukum / Kriminal
Lakukan Korupsi, Tipikor Bandung Hukum Pjs. Kepala Desa Cijalingan Sukabumi, Dkk

BANDUNG - Pengadilan Tipikor Bandung menghukum Isep Syarif Hidayat, S.Pd.,M.Si (57) bersama Udep Redi Riski (45) masing - masing  selama 5 tahun pidana penjara dipotong selama keduanya berada dalam tahanan. Mantan Pjs. Kepala Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi itu bersama Udep Redi Riski terbukti merugikan keuangan negara kurang lebih Rp404.364.196,-.

5 thn, 200 juta subsider 6 bulan. Sedangkan uang pengganti sebesar Rp134 juta lebih dibebankan kepada Isep Hidayat dan Rp118 juta kepada Udep Redi Riski. Bila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita. Bila tidak cukup untuk membayar Uang Pengganti, maka keduanya harus menjalani hukuman masing - masing selama 1 tahun.  

Hal tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim yang diketuai I Dewa Gede S, SH. Hukuman tersebut lebih ringan dari Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Danu Trisnawanto, SH yang sebelumnya menuntut agar keduanya dihukum selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsider selama 6 bulan.

Majelis Hakim sepakat dengan materi tuntutan JPU yang  dalam uraiannya menyatakan bahwa kerugian negara tersebut terdiri dari 1. Temuan non fisik sebesar Rp114.915.105,- 2. Kegiatan fisik sebesar Rp137.941.568,- 3. Sekretaris Desa Rp20.927.000,- 4. TPKD Rp12.580.523,- serta temuan Pemeriksaan Reguler Rp286.364.196,- Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Desa Cijalingan No. 700/40/Riksus-Evalop/2017 tanggal 13 September 2017 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Desa Cijalingan No. 700/01/Reg-Evalop/2017.
tanggal 20 Maret 2017. 

Perbuatan keduanya melaksanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 tidak sesuai dengan rencana kegiatan atau tidak dilaksanakan dan membuat pertanggungjawaban fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib. Demikian juga bertentangan dengan UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Perbuatan para terdakwa berawal dari adanya penerimaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi dan DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN untuk Desa Cijalingan TA 2016 Rp888.327.275 dengan mekanisme pengajuan pencairan DD. Dari semua penerimaan untuk keperluan Desa Cijalingan, dana yang tidak direalisasikan sejumlah kerugian negara Rp404.364.196,- Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Baik JPU maupun kedua terdakwa menyatakan pikir - pikir selama 7 hari. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru