Pencarian Berita


Sindir Pemkot Bandung, Lsm JBT Lakukan Penyegelan Tiang MCP

Sindir Pemkot Bandung, Lsm JBT Lakukan Penyegelan Tiang MCP

BANDUNG - Sejumlah orang yang mengatas namakan Lsm JBT (Jabar Transparan) "menyegel" tiang Micro Cell Pole (MCP) di  sekitar Jalan Diponegoro dan MCP Tiang di Jalan Riau/Martadinata, Kota Bandung, Senin (1/10/2018).

Aksi Lsm JBT tersebut sebagai bentuk sindiran kepada aparat Pemkot Bandung yang tidak mampu melakukan penegakan hukum. "Sudah tahu MCP ini tidak ada izin, kok kenapa tidak dibongkar. Ini kan sama dengan pembiaran," kata Ketua JBT, Asep Irwan saat ditemui di lokasi.

Dari pantauan indofakta.com, 'Penyegelan' dilakukan terhadap tiang MCP yang berada di dekat SPBU Pertamina. Mahasiswa 'menyegel' dengan cara memasang pita kuning yang melingkari tiang. Selain itu, tiang juga ditempeli poster bertuliskan 'Disegel Tidak Miliki Izin' dan 'Melanggar Perpres No 96/2014 dan Perwal Kota Bandung No 88 Tahun 2013.'

Menurut Asep Irwan, "seharusnya aparat Pemkot Bandung lebih responsif terhadap para pelanggar. Bila diketahui segera lakukan aksi, jangan dibiarkan karena akan menjadi preseden buruk bagi yang lainnya. Kalau dibiarkan nanti akan bermunculan pelanggaran baru. "Aksi penyegelan ini kami lakukan agar Pemkot Bandung lebih responsif dalam menegakkan aturan," ujarnya.

Dari itulah Lsm JBT menuntut Pemkot Bandung untuk segera membongkar tiang MCP yang sudah berdiri secara ilegal di Kota Bandung. Pihaknya mencatat tiang MCP itu telah berdiri di pinggir sejumlah jalan di Kota Bandung dalam jumlah yang cukup banyak.
"Di Dago, Dipati Ukur, Soekarno-Hatta, juga ada. Walikota harus konsisten dong dalam menegakkan aturan. Kalau melanggar, ya harus dibongkar ," katanya.

Dari sisi regulasi Sambung Asep Irwan, pendirian tiang MCP itu diduga selain menyalahi Perpres No 96/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-20219, juga bertentangan dengan Perwal Kota Bandung No 088 Tahun 2013 Tentang Macrocell dan Microc Cell.

MCP yang berbasis fiber optik (jaringan bawah tanah) adalah pengganti menara macro atau BTS yang memakai jaringan frekuensi udara dan sekarang itu telah dibatasi oleh Pemkot Bandung. Jaringan milik swasta yang berdiri di atas lahan milik negara ini bisa disewakan secara bisnis ke operator telekomunikasi.

Selain merekomendasikan untuk dibongkar, Aktivis Anti Korupsi itu juga menyarankan agar menindak tegas oknum Pemkot Bandung yang bermain dalam masalah pendirian MCP ilegal tersebut. "Kami menduga ada oknum yang bermain, karena TIDAK MUNGKIN orang swasta mendirikan bangunan tiang MCP tanpa ada sinyal dari oknum," ujarnya.

Ditemui di tempat terpisah, Ketua Kajian Analisa dan Hukum JBT, Kandar Karnawan mengapresiasi langkah Lsm JBT untuk melakukan aksi di lapangan mengingat aparat Pemkot Bandung tidak berdaya menertibkan tiang MCP yang tidak berizin. "Apa yang dilakukan JBT juga seharusnya dilakukan Pemkot Bandung. Bukannya saling tuding. Sudah jelas tidak ada ijin, kenapa dibiarkan," ujarnya.

Pasalnya, kata Kandar, dengan berdirinya banyak MCP tanpa izin, jelas ada potensi kerugian negara. Karena pendapatan baik restribusi dan pajak yang harusnya masuk jadi PAD, hilang sendirinya. "Kita sudah mengkaji bahwa pemilik MCP mendapatkan sewa dari operator seluler Rp20 juta per bulan. Jika pada setiap 1 tiang MCP ada 3 operator yang menyewa, berarti ada pemasukan Rp 60 juta per bulan yang diterima penyelenggara MCP," katanya.

Dia menjelaskan, "jika ada 50 MCP berdiri tanpa ijin, berarti pendapatan yang diterima penyelenggara MCP sebesar Rp3 milyar. Artinya, dalam satu tahun Rp36 miliar uang yang beredar di bisnis MCP.
"Sementara Pemkot Bandung tidak mendapatkan apa-apa. Selain menyalahi Perpres No.96/2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI), pemkot ikut melakukan pembiaran. Artinya ikut serta dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena hilangnya potensi pendapatan negara," katanya.

Kandar juga menyoroti sikap anggota dewan yang dinilai kurang mengetahui atau tidak peduli (?) permasalahan aturan perundangan tentang Jaringan Komunikasi. "Seharusnya Dewan menguasai aturannya agar ketika ada permasalahan ini, jangan ikut bingung atau tidak tahu sama sekali. Coba pelajari Undang - Undang agar fungsi legislasinya terkait hal ini bisa berjalan baik," pungkas Kandar Karnawan. (Y CHS).