Tue,16 October 2018


DR. Musa Darwin Pane, SH., MH : Wujud Advokat Anti - Korupsi Identik Dengan Nobile Officium

Indofakta 2018-10-01 22:59:51 Hukum / Kriminal
DR. Musa Darwin Pane, SH., MH : Wujud Advokat Anti - Korupsi Identik Dengan Nobile Officium

 

BANDUNG  - Dr. Musa Darwin Pane, SH., MH setuju bahwa Nobile Officium identik dengan Advokat Anti - Korupsi. Taat Undang-Undang Advokat dan Kode Etik adalah sama dengan mendukung gerakan Anti - Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Peradi Bandung itu dihadapan peserta seminar bertajuk : "Adopsi Materi Anti Korupsi Dalam Penyelenggaraan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)," yang diselenggarakan YLBHI bertempat di Auditorium Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjadjaran Bandung (28/9/2018). Musa Darwin Pane yang menjadi salah satu pembicara yang mewakili Ketua Umum DPN Peradi, Dr. Luhut M. Pangaribuan, SH., LLM dalam seminar tersebut, kepada indofakta.com mengungkapkan bahwa  "Peradi harus bisa bersatu untuk mewujudkan Nobile Officium."

Dalam seminar tersebut, Musa Darwin menyampaikan sambutan dari Ketua Umum Peradi yang antara lain menyebutkan : "Sebagai Ketua Peradi, dalam PKPA yang akan dilaksanakan mata ajar non - tolerance of corruption dengan modul ini diwajibkan ini merupakan bantuan yang baik sehingga bisa juga dimanfaatkan. Dengan begitu sumpah Advokat yang diucapkan sebelum berpraktek bisa dilaksanakan dalam tugas profesinya sebagai Advokat dan sekaligus Advokat sebagai nobile officium sungguh benar adanya."

Kegiatan seminar melibatkan peserta yang merupakan para pemangku kepentingan dari PKPA antara lain : BBH (Biro Bantuan Hukum Unpad) : 3 orang, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung 3 orang, LBH Pengayoman Unpar 2 orang, LBH Unpas 2 orang, LBH STHB 2 orang, AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) Bandung 3 orang, Peradi Bandung 3 orang, Ikadin Bandung 3 orang, HAMI (Himpunan Advokat Muda Indonesia 3 orang, Mahasiswa FH Unpad 6 orang, Perwakilan Penyelenggara PKPA dan Akademisi.

Diselenggarakannya Acara Seminar karena selama ini kurikulum PKPA yang ada lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan praktek beracara. Standar kurikulum PKPA yang terdiri dari 36 sesi terbagi antara pengetahuan dan keterampilan dasar tentang hukum acara, non - litigasi dan hukum materil pendukung. Materi PKPA yang berkaitan dengan anti korupsi hanya terdapat pada materi praktik beracara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kurikulum PKPA tersebut tidak cukup memberikan materi terkait nilai anti korupsi dan integritas profesi yang dapat mengembangkan sikap anti korupsi. Bercermin dari hal tersebut, YLBHI berkolaborasi dengan DPN Peradi telah berhasil mengembangkan kurikulum dan modul PKPA yang bermuatan anti korupsi. Modul tersebut juga telah diujicobakan dalam PKPA YLBHI bersama DPN Peradi dan Universitas Syarif Hidayatullah. Dari pengalaman tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan perbaikan modul, melakukan diseminasi, serta mendorong adopsi kurikulum dan modul Anti - Korupsi tersebut oleh para penyelenggara PKPA.

Bercermin dari hal tersebut, YLBHI dan DPN Peradi berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi di 5 wilayah untuk menyelenggarakan diseminasi serta mendorong adopsi kurikulum dan modul PKPA anti korupsi dalam sebuah seminar dengan tujuan mendesiminasikan kurikulum dan modul anti - korupsi yang dapat diadopsi ke dalam penyelenggaraan PKPA dan Mewujudkan komitmen bersama antara Peradi dengan Penyelenggara PKPA untuk mengadopsi kurikulum dan modul Anti - Korupsi ke dalam PKPA.

Seminar diakhiri dengan membuat Deklarasi Bersama : "Komitmen Adopsi Materi Anti - Korupsi Dalam PKPA," oleh YLBHI, PERADI dan UNPAD. (Y CHS).

Berita Terkait