Tue,16 October 2018


Bendahara KPDA  Sukabumi Dituntut Pidana Penjara 7,6 Tahun

Indofakta 2018-09-24 17:00:46 Hukum / Kriminal
Bendahara KPDA  Sukabumi Dituntut Pidana Penjara 7,6 Tahun

BANDUNG - Didakwa lakukan tindak pidana korupsi, Drs. H. Tjetjep Kartiwa, MM (73) dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan. Terdakwa juga dikenakan pidana denda Rp500 juta subsider 1 tahun pidana penjara. Selain itu mantan KPDA Kabupaten Sukabumi tersebut dikenakan Uang Pengganti sebesar Rp2,6 milyar. Bila tidak dibayar maka hartanya akan dijual untuk menutup kerugian negara. Bila belum mencukupi maka terdakwa harus menjalani hukuman selama 1 tahun.

Mantan Bendahara KPDA ( Koperasi Pegawai Departemen Agama) Kabupaten Sukabumi itu  telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara tak kurang dari Rp2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Judiyanto Hadilaksana, SH, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Danu Trisnawanto, SH antara lain mengatakan bahwa perbuatan terdakwa berawal dari adanya pengajuan kerjasama antara KPDA Sukabumi pembiayaan kepada PT. Bank Mandiri, Tbk yang pelaksanaannya dilakukan oleh BBC (Bussiness Banking Centre) Bandung melalui surat permohonan kerjasama No. 12/KPDA/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 berupa kredit multiguna yang merupakan kredit yang dapat digunakan untuk produksi atau konsumsi dan dapat disalurkan baik individu maupun koperasi untuk disalurkan melalui koperasi ke anggota koperasi dan cara penyalurannya dengan cara metode Channeling yaitu cara penyaluran dana dari Bank Mandiri kepada koperasi dan seterusnya ke anggota, dengan jaminan yang diberikan kepada Penjamin berlaku selama KPDA masih mempunyai sesuatu hutang berupa dan berapapun jumlahnya kepada Bank dengan segala persyaratan.

Setelah semua persyaratan diajukan dan analisa dokumen terpenuhi dan dinyatakan lengkap, maka BCC Bandung memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dengan plafond Rp5 milyar yang lalu disetujui KPDA Sukabumi. Setelah mendapat SPPK dari Bank Mandiri Cabang Bandung, pengurus KPDA Sukabumi melakukan pendataan, penyeleksian, penilaian dan merekomendasikan para anggota KPDA yang akan mengajukan fasilitas kredit. Semua data terkumpul pada terdakwa selaku bendahara KPDA. Tanah yang diserap untuk kredit semuanya berjumlah Rp2.345.500.000,-. Dengan demikian yang belum terserap Rp2.600.000.000,- dan berdasarkan hasil rapat pengurus KPDA Sukabumi tidak mengajukan permohonan terhadap sisa tersebut.

Namun terdakwa selaku bendahara KPDA, tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus tetap mengajukan permohonan untuk menyerap sisa plafond kredit tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Sukabumi, dengan cara membalas surat No. BBC.BDG/2904/SRM.II/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan melampirkan rincian nama-nama anggota koperasi yang mengajukan pinjaman beserta persyaratannya, ditandatangani oleh pengurus dengan lampiran data calon penerima kredit sebanyak 28 nama dipalsukan atau ditandatangani yang bukan berhak yaitu 4 orang anggota KPDA dan 24 orang bukan anggota KPDA. Akibat perbuatan terdakwa, negara telah dirugikan. Berdasarkan audit dalam laporan hasil audit sesuai Lap. PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) No. SR-367/PW10/5/2017 tanggal 20 Juni 2017 maka kerugian itu nyata. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18  atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK  Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK. Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, Ira M. Mambo, SH.,MH akan mengajukan Nota Pembelaan/ Pledoi pada sidang mendatang. Saat ditemui usai sidang, Ira mengatakan bahwa inti dari pembelaannya mohon keringanan hukuman. (Y CHS).

Berita Terkait