Pencarian Berita


Dinas ketahanan pangan & Peternakan Jabar Lakukan pembangkangan hukum

Dinas ketahanan pangan & Peternakan Jabar Lakukan pembangkangan hukum

BANDUNG - Eksekusi lahan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat masih alot. Pasalnya pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bersedia menyerahkan lahan tersebut ke pihak ahli waris melalui Tim Penasehat Hukumnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, lakukan pembangkangan hukum. 

Hal tersebut diungkap oleh Dr. Musa Darwin Pane, SH., MH kepada indofakta.com (21/9/2018). Menurutnya, Sebagaimana Pelaksanaan eksekusi didalam perkara No.10/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo No.247/PDT.G/1989/PN.BDG Jo No.444 PK/PDT/1993 tanggal 2 juni 2016 telah dilaksanakan eksekusi pengosongan lahan Disnak (Dinas Peternakan). Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut pihak Disnak meminta waktu untuk memindahkan barang-barang sampai dengan tanggal 14 Juli 2016, namun sampai dengan saat ini tahun 2018 pihak Disnak  masih terus menguasai  dan tetap tidak mengosongkan lahan Disnak yang menjadi hak ahli waris Rd. Adikusumah. 

Tindakan tersebut bagi Para Kuasa hukum Rd. Adikusumah yang juga  Biro Hukum Manggala Garuda Putih yang terdiri dari : Dr.Musa Darwin Pane, S.H.,M.H., Ucok Rolando, P.Tamba,S.H.,M.H., Dr. Sahat Maruli Situmeang, S.H.,M.H., Muhammad Ijudin Rahmat, S.H., Chrisman Damanik Am.,d S.H., Dahman Sinaga, S.H., Anton Saeful Hidayat, S.H., Marco Van Basten Malau, S.H, Andreas DLA, Situmeang S.H., Art Tra, Gusti S.H.,CLA, Neysa Myanda,S.H., Novi Rahmawati, S.H, dan Gideon Dwi Pamungkas S.H menilai bahwa Disnak telah tidak patuh pada hukum dan patut dipandang melakukan pembangkangan hukum. Kalau saat ini ahli waris  Adikusumah menduduki lahan di Disnak hal itu memang karena mereka adalah pemilik yang berhak atas lahan tersebut. Tetapi apabila Disnak Jabar yang masih menguasainya atas dasar apa ?

Lanjutnya, Pihak Disnak Jabar menyatakan karena mereka memiliki sertifikat.  Perlu diketahui bahwa lahan Disnak telah diletakkan sita jaminan tahun 1989 sebagaimana berita acara Nomor:247/1989/PN.Bdg tanggal 20 Desember 1989 sedangkan sertifikat Disnak Jabar diduga terbit tahun 1984. Maka patut, atas hal itu sebagaimana statement  BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam suratnya No. 1595/18-32.600/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Surat pemberitahuan dan pengaduan masyarakat yg pada pokoknya menyatakan: "ada asas umum dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan, produk pertanahan itu harus berpedoman pada sinergisitas antara data yuridis, data fisik dan data administratif yang clean & clear serta tidak terdapat adanya status quo (diletakan sita jaminan). Apabila penerbitan sertifikat tersebut  tidak memenuhi asas umum clean & clear dengan diterbitkan dalam keadaan diletakkan sita jaminan maka dapat dikategorikan produk sertifikat tersebut cacat administratif." 

Kami sependapat dengan pernyataan BPN Kanwil Jabar tersebut ujar Ucok Rolando P.Tamba,S.H.,M.H.. Kemudian Dr. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H. menambahkan, Demi Hukum dan Keadilan kami Himbau Disnak Jabar agar segera mengosongkan tempat tersebut apabila tidak di Negara Hukum ini kami akan mencadangkan upaya hukum baik pidana maupun perdata, pungkasnya. 

Dari informasi yang dihimpun indofakta.com Lahan yang ditempati kantor Disnak Jabar sudah sejak lama menjadi objek perkara baik di ranah Perdata maupun ranah pidana. Hingga saat ini kedua pihak yaitu ahliwaris R. Adikusuma dengan Pemprov Jabar belum terdapat kesepakatan. Terakhir, pada tanggal 5 September 2018 pihak ahliwaris didukung oleh Lsm Manggala Garuda Putih melakukan upaya penguasaan lahan namun belum terlaksana. (Y CHS).