Pencarian Berita


Pemda Halsel Siap Pecat ASN Mantan Napi

Pemda Halsel Siap Pecat ASN Mantan Napi

HALMAHERA SELATAN - Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri dan MenPAN-RB dengan Kepala BKN terkait istruksi kepada Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) untuk memberhentikan  dengan tidak hormat PNS yang terbukti korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, hingga saat ini belum diterima Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara. Pemda Halsel Siap Pecat ASN Mantan Napi

 

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halsel, Helmi Surya Botutihe dikonfirmasi Selasa (19/9) mengaku, hingga saat ini SKB tiga menteri itu secara resmi belum diterima Pemda Halsel. Pihaknya baru mengetahui melalui media massa.

 

"Kami juga baru baca di media massa. Kita belum terima, jadi nanti kita pelajari dulu,"tandasnya. Helmi menegaskan, Pemda Halsel tentu akan taat asas terkait istruksi tersebut, namun terlebih dahulu akan dipelajari secara seksama istruksi itu. "Tentu kita berkonsultasi dulu dengan Bupati. Yang jelas kita taat asas terhadap instruksi itu, kita laporkan dulu ke pak bupati,"terangnya.

 

Menurut dia, untuk jumlah ASN Halsel yang tersandung kasus korupsi jumlahnya tidak banyak yakni tidak sampai 10 orang. "Tapi nanti kita cek lagi. Saya kira tidak sampai 10 orang, mungkin sekitar 4 - 5 orang saja,"tukasnya. 


Sementara itu, Bupati Halsel Bahrain Kasuba dikonfirmasi media ini mengatakan, kaitan dengan istruksi tersebut, pihaknya tentu akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. "Kita harus berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,"tandasnya.

 

Karena itu, akan dilakukan kajian terlebih dahulu baru diambil keputusan untuk memberhentikan ASN mantan Napi Korupsi tersebut. Pihaknya mengaku siap menjalankan ketentuan itu namun untuk pemberhentikan terhadap ASN itu dilakukan secara hormat. "Kita jalankan tapi tentu dipecat secara terhormat,"tandasnya. 


Sebelumnya, instruksi pemberhentikan tidak hormat terhadap ASN mantan Napi kasus korupsi itu dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPAN-RB dengan Kepala BKN atas tindaklanjut dari pertemuan dengan KPK sebelumnya.

 

Mendagri, Tjahjo Kumolo menegaskan, Pelaksanaan Keputusan Bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018. Pemecatan itu menurut dia harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi dari SKB itu, maka akan ada sanksi.

 

"Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,"ujarnya sebagaimana dilansir salah satu media Nasional.

 

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan ketiganya di KPK. Saat itu disebutkan ada 2.357 PNS korup yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetap tetapi masih aktif dan menerima gaji. Untuk Maluku Utara berjumlah 65 orang yakni 20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota (Iron)