Fri,19 October 2018


Resmi Dicabut SK GUBERNUR JABAR NOMOR 420 Kep.1216-Yanbangsos 2017

Indofakta 2018-09-13 06:08:38 Hukum / Kriminal
Resmi Dicabut SK GUBERNUR JABAR NOMOR 420 Kep.1216-Yanbangsos 2017

BANDUNG - SK GUBERNUR JABAR NOMOR 420/Kep.1216-Yanbangsos/2017 Tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2017-2022 Resmi Dicabut. 

Hal tersebut dikemukakan oleh R. Erwienn Permadhie Wiradipoetra. Dalam rilis yang diterima indofakta.com (12/9/2018), Juru Bicara pihak Penggugat tersebut mengabarkan bahwa Gugatan Drs. Djahidin dan kawan-kawan melalui Kuasanya, Dr. Djamal Thalib, SH dan Qadar Faisal, SH atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.1216-Yanbangsos/2017 Tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2017-2022 berakhir, setelah di sidang PTUN Rabu 12 September 2018, pihak Biro Hukum selaku Kuasa Pemprov Jabar sebagai tergugat menyampaikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan kepada Majelis Hakim. Dalam Pergub Jabar Nomor 57 Tahun 2018 tersebut, Pasal 6 menyebutkan bahwa dengan terbitnya Pergub Jabar, maka SK Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.1216-Yanbangsos/2017 Tentang  Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2017-2022 tidak berlaku.

Gugatan atas SK Gubernur Jabar No 420/Kep.1216-Yanbangsos/2017 itu dinilai para penggugat bahwa telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 192 - 195. Bahkan para Penggugat berkeyakinan lahirnya SK 420 secara mutlak mengabaikan PP 17/2010. Sebab dalam menyusun kepengurusan tidak satupun langkah dipenuhi sesuai ketentuan PP 17/2010.

Sidang gugatan di PTUN Bandung yang dimulai sejak awal bulan Ramadhan 2018 itu berlangsung sangat panjang dan memakan waktu cukup lama, walau akhirnya Biro Hukum Pemprov Jabar sebagai Kuasa Gubernur Jabar selaku Tergugat menyampaikan Pergub No. 57 Tahun 2018 kepada Majelis Hakim, yang salah isinya di Pasal mencabut SK 402/Kep.1216-Yanbangsos/2017.

Masih menurut R. Erwienn Permadhie Soekarnoputra yang juga sebagai salah seorang anggota team Penggugat menyebutkan bahwa, gugatan itu dimaksudkan untuk meluruskan perihal Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan Jawa Barat, yang sejatinya telah diatur melalui PP 17/2010. Mengingat Dewan Pendidikan memiliki posisi dan kedudukan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas  pendidikan, serta merupakan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka sudah seharusnya proses pemilihan dan Pengangkatan menaati aturan yang berlaku, sebagai sebuah wujud pendidikan dan pembelajaran serta tauladan bagi masyarakat. Menjadi aneh, saat Dewan Pendidikan bicara dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, namun praktiknya, dalam pemilihan dan Pengangkatan tidak taat aturan. Yang berati tidak mendidik. 

Lahirnya Pergub Jabar Nomor 57 Tahun 2018 diharapkan oleh Erwienn dapat ditindaklanjuti segera oleh Pemprov Jabar dengan membentuk Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Jawa Barat yang otoritasnya ada pada Gubernur. Dengan demikian akan segera dapat dipilih dan diangkat Dewan Pendidikan Jawa Barat yang prosesnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pula kekosongan Dewan Pendidikan Jawa Barat tidak akan berlangsung lama. Sidang terakhir akan digelar pada hari Selasa 25 September 2018 dengan agenda kesimpulan/ pembacaan Putusan Majelis Hakim PTUN Bandung. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru