Pencarian Berita


Indag Jabar Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 220 IKM

Indag Jabar Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 220 IKM

BANDUNG-Dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Industri Kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat memfasilitasi sertifikat halal bagi 220 IKM pada tahun 2018. Kegiatan ini untuk mendorong kesadaran pelaku IKM bahwa dengan adanya produk olahan pangan berlabel halal akan meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.


“Penyematan label halal selain memastikan produk bahan olahan aman di konsumsi, juga untuk mendorong daya saing produk olahan Jawa Barat,” tutur  Kepala Disperindag Jabar, Drs. Moh. Arifin Soedjayana MM.,  pada Penyerahan Sertifikat Halal bagi pelaku IKM, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (9/8). 


Fasilitasi sertifikat halal bagi IKM se-Jawa Barat oleh Disperindag Jawa Barat selama 6 (enam) tahun yakni sejak 2013 hingga 2018 sebanyak 6.195 sertifikat. Untuk tahun 2018 rangkaian kegiatan sertifikasi dimulai dari bulat Maret 2018 hingga Agustus 2018. Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pada tahun 2018 ada penurunan dari segi jumlah, namun Disperindag Jabar memiliki tujuan untuk lebih mndorong kepada kabupaten/ kota agar memfasilitasi di daerahnya masing-masing.


“Fasilitasi sertifikat halal memiliki nilai strategis dalam upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing produk di Jabar sehingga dapat menguatkan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat sebagai upaya untuk mengurangi impor,” katanya.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat  kerjasama dengan MUI Jabar sangat konsen untuk sertifikasi halal. Kegiatan sertifikatsi halal bagi IKM yang sudah dikeluarkan MUI Jawa Barat, yang difasilitasi pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan umum/ mandiri dari tahun 2010 hingga 2018 mencapai 13.673 sertifikat.
    

Secara nasional program sertifikasi halal yang menargetkan sebagai provinsi halal barulah Jawa Barat, tentunya harus meliputi wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hal ini membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dalam mewujudkannya. “Untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi halal pertama di Indonesia membutuhkan sinergi semua komponen masyarakat mulai pemerintah, ulama, akademisi, pengusaha dan komunitas usaha,” paparnya.


Saat ini, dari 27 kabupaten/ kota yang berada di Jawa Barat, sebanyak 14 kabupaten/ kota telah menetapkan komitmen yang sama dan ditetapkan sebagai “kabupaten/ kota halal”. Keempat belas kabupaten/ kota tersebut yakni, Kota Depok, kabupaten Indramayu, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang.

 

LPPOM MUI masih menjadi  satu-satunya lembaga yang memeriksa bahan makanan olahan untuk mendapat sertifikasi halal. Saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih teknis lagi tentang pelaksanaan Undang-Undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang itu misalnya mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang akan mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk memberikan akreditasi bagi lembaga yang berminat menjadi penguji produk halal sebelum mendapat penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. (Nur)