Thu,18 October 2018


Pjs.Kepala Desa Cijalingan Sukabumi Didakwa Lakukan Tipikor ADD

Indofakta 2018-08-08 17:35:21 Hukum / Kriminal
Pjs.Kepala Desa Cijalingan Sukabumi Didakwa Lakukan Tipikor ADD

BANDUNG - Pengadilan Tipikor Bandung mulai mengadili Pjs. Kepala Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Isep Syarif Hidayat, S.Pd.,M.Si (57) bersama Udep Redi Riski (45). Keduanya didakwa merugikan keuangan negara kurang lebih Rp404.364.196,-.

 

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Dewa Gede S, SH, JPU ( Jaksa Penuntut Umum) Danu Trisnawanto, SH dalam uraiannya menyatakan bahwa kerugian negara tersebut terdiri dari 1. Temuan non fisik sebesar Rp114.915.105,- 2. Kegiatan fisik sebesar Rp137.941.568,- 3. Sekretaris Desa Rp20.927.000,- 4. TPKD Rp12.580.523,- serta temuan Pemeriksaan Reguler Rp286.364.196,- Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Desa Cijalingan No. 700/40/Riksus-Evalop/2017 tanggal 13 September 2017 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Desa Cijalingan No. 700/01/Reg-Evalop/2017.
tanggal 20 Maret 2017.

 

Menurut JPU, perbuatan keduanya melaksanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 tidak sesuai dengan rencana kegiatan atau tidak dilaksanakan dan membuat pertanggungjawaban fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib. Demikian juga bertentangan dengan UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 

Perbuatan para terdakwa berawak dari adanya penerimaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi dan DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN untuk Desa Cijalingan TA 2016 sebesar Rp888.327.275 dengan mekanisme pengajuan pencairan DD. Dari semua penerimaan untuk keperluan Desa Cijalingan, dana yang tidak direalisasikan sejumlah kerugian negara Rp404.364.196,- Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sidang dilanjutkan seminggu mendatang dengan agenda pemeriksaan para saksi dan bukti karena keduanya tidak mengajukan Nota Keberatan. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru