Pandangan Fraksi DPRD Kritiki Kinerja Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

 Sat,18 August 2018


Pandangan Fraksi DPRD Kritiki Kinerja Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

Indofakta 2018-08-07 20:19:41 Politik
Pandangan Fraksi DPRD Kritiki Kinerja Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

SIMALUNGUN -- Beberapa fraksi Partai di DPRD Kabupaten Simalungun kritiki kinerja pejabat pengelola keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungun.

   

Hal tersebut diketahui pada saat Rapat Paripurna DPRD Simalungun perihal pandangan fraksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (7/8) sekira Jam 15.30 wib.

   

Seperti biasanya, Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Drs Johalim Purba didampingi tiga wakilnya, Timbul Jaya Sibarani SH, Saut fao Sinaga dan Ir Rospita Sitorus itu selalu molor hingga tiga jam yang seyogianya dimulai jam 10.00 wib, tetapi dilaksanakan jam 13.00 wib.

    

Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Simalungun, Ir Amran Sinaga, Sekda, Gideon Purba, Para perwakilan Kadis, 28 anggota DPRD beserta staff ahli.

    

Pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ir Makmur Damanik menyebutkan bahwa dari kondisi kualiatas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Simalungun pada dua tahun terakhir ini dapat disimpulkan terjadi kemerosotan dari tahun-tahun sebelumnya karena opini tidak menyatakan pendapat dan laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan rendahnya kualitas dan disiplin aparatur pengelola keuangan Pemerintah Simalungun.

  

Menurut hemat fraksi Partai Golkar kalau benar apa yang disampaikan pada nota jawaban atas pemandangan umum fraksi Partai Golkar pada tanggal 10 Juli 2018 yang lalu mengatakan bahwa pengangkatan pejabat pengelola dan penata usahaan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dilakukan bimbingan teknis setiap tahunnya.

  

“Berarti yang jadi kesimpulan adalah oknum pejabat pengelola tersebut itu sendiri yang tidak mampu menyerap ilmu yang diberikan kepada setiap mengikuti bimbingan teknis atau adanya unsur kesengajaan untuk melanggar atau menyimpang dari aturan yang ada, oleh karena itu pendapat kami supaya mengkaji ulang tentang kinerja satuan perangkat daerah terutama pejabat pengelola keuangan dimasing-masing SKPD yang ada, serta ditingkatkan disiplin kerja pengawasan serta budaya malu,”ucapnya.

  

Lanjut Makmur Damanik dalam pandangan fraksi Partai Golkar menyebutkan semangat kerja masing-masing SKPD sangat lemah.”Kami menyarankan supaya inspektorat melakukan dan meningkatkan pengawasan guna perbaikan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik dan benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tuturnya.

   

Sementara Pandangan fraksi Partai Nasdem yang dibacakan oleh Ramanuddin Purba mengatakan bahwa pola piker, sikap pegawai dan pejabat perlu diubah bahwa tugas dan tanggungjawabnya adalah mengelola keuangan yang bukan milik pribadinya melainkan milik rakyat sehingga perbaikannya harus dapat dirasakan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

  

“Penempatan SDM pegawai atau Pejabat tentunya harus berdasarkan kompetensi, tindakan bermain-main dengan anggaran atau keuangan daerah harus dihindari dimulai dari pejabat tingkat atas sehingga terdapat keteladanan sesuai dengan peringatan tegas Presiden RI baru-baru ini,”ujarnya.

  

Sambung Ramanuddin Purba dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah kabupaten Simalungun kedepan supaya memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standart akuntansi pemerintahan, efektifitas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   

Wakil Bupati Simalungun, Ir Amran Sinaga membacakan kata sambutan Bupati mengatakan bahwa pada saat pembahasan sebelumnya terjadi perbedaan pendapat atau hal lainnya yang harus memerlukan perhatian dan pemikiran yang arif dalam menyatukan persepsi, tidak luput dari kesilapan dan kelemahan.      

  

“Untuk itu kami mohon kiranya dapat dimaklumi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada anggota dewan yang terhormat atas persetujuan rancangan peraturan daerah tersebut diatas, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut untuk dievaluasi Dan untuk semua rekomendasi dalam LHP BPK RI akan kami tindak lanjuti,”tandasnya. (Gir)

Berita Terkait