DPRD Halsel Temukan Sejumlah Proyek Fisik Bermasalah

 Sat,18 August 2018


DPRD Halsel Temukan Sejumlah Proyek Fisik Bermasalah

Indofakta 2018-08-07 19:35:49 Politik
DPRD Halsel Temukan Sejumlah Proyek Fisik Bermasalah

HALMAHERA SELATAN - Kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) disejumlah kecamatan, belum lama ini menemukan banyak proyek fisik bermasalah. Diantaranya seperti ditemukan di Kecamatan Bacan Barat Desa Nondang, dimana pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas belajar (RKB) SMP Islam Ompu asal pada ABPD tahun anggaran 2017 yang ternyata realisasi di lapangan hanya  1 RKB yang dibaguan, sehingga itu menimbulkan hutang.

 

Kemudian pembangunan talud  penahan ombak di Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan yang dibangun dengan menggunakan anggaran tahun 2017, dimana pada dokumen kontrak tercatat volume pekerjaan yakni 150 meter tetapi fakta dilapangan yang dikerjakan hanya 95 meter. di Desa Laluin juga ditemukan pembangunan jalan titian tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan volume dokumen kontrak, selain itu matrial yang telah ditentukan dalam rencana belanja kerja (RAB) tidak sesuai dan keterlambatan pekerjaan.

 

Begitu juga Kecamatan Kayoa tepatnya di Desa Gunange yakni Pembangunan rehab pabrik es tahun anggaran 2017 yang ternyata realisasi pekerjaannya fiktif alias tidak dilakukan rehab, yang ada hanya bangunan lama. Juga di Kecamatan Kepulauan Batanglomang Desa Sawangakar, pembangunan 1 unit RKB SDN Sawangakar tahun anggaran 2017 yang pekerjaannya belum rampung 100 persen, tetapi sudah dilakukan pencairan 80 persen sehingga meninggalkan hutang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Kecamatan Kayoa Barat Desa Busua, pembangunan talud penahan ombak tahun anggaran 2017 dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
Atas hasil temuan itu, Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid meminta Bupati  Bahrain Kasuba agar mengevalusi kinerja pimpinan SKPD yang tidak mampu menunjukan kinerja yang baik hingga merugikan masyarakat atas program kegiatan yang dilaksanakan.

 

“Bupati harus tegas. Bila perlu harus mengganti pimpinan SKPD-nya.  Pimpinan SKPD seperti itu membuat nama bupati rusak.”ujarnya kepada media ini, Selasa (7/8).


Dikatakan Abdullah, Masyarakat sangat membutuhkan sentuhan pembangunan dari pemerintah, hanya saja penyelenggara pemerintah yang tidak becus dan tidak bertanggung jawab sehingga anggaran yang di alokasikan hingga miliaran untuk kepentingan pembangunan tidak terlaksana dengan baik di lapangan.

 

“Ini sangat disayangkan anggaran begitu banyak tapi tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.”tegas anggota DPRD dua periode itu. Pihaknya juga meminta Bupati Bahrain mengambil sikap tegas menindak pihak rekanan yang bekerja asal-asalan. “Kita minta Bupati harus evaluasi pihak rekanan yang tidak becus bekerja,"imbuhnya. (Iron)

Berita Terkait