Pencarian Berita


Cyber Crime Mabes Polri Diminta Proaktif Menangkap Para Pelaku Bisnis Fintech Ilegal

Cyber Crime Mabes Polri Diminta Proaktif Menangkap Para Pelaku Bisnis Fintech Ilegal

BANDUNG - Cyber Crime Mabes Polri kami minta agar proaktif menangkap para pelaku bisnis Fintech ilegal termasuk para penagihnya. Bisnis yang demikian sudah jelas merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fidelis Giawa, SH kepada indofakta.com (6/8/2018). Ditemui di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Fidel mengatakan, ratusan aplikasi peminjaman uang atau akrab dikenal financial technology (Fintech) ilegal masih bisa ditemukan di Playstore yang ponselnya berbasis Android atau AppStore‎ yang berbasis IoS.

Padahal, Satgas Waspada Investasi sejak 27 Juli 2018 telah meminta aplikasi-aplikasi fintech ilegal itu untuk menghapusnya, baik di Playstore maupun IoS.

Menurutnya, Playstore dengan kata kunci pencarian "pinjaman online", terdapat 253 aplikasi fintech. Padahal, per Juni 2018, ‎OJK sudah mengeluarkan data perusahaan fintech yang telah berizin OJK. Semua aplikasi itu saat diinstal, mengharuskan setiap pengguna ponsel untuk memberikan izin mengakses kontak telpon, SMS, galeri hingga perangkat ponsel.

Selanjutnya, setelah di instal, setiap pengguna juga harus menyetujui sejumlah ketentuan yang salah satunya mengakses data pribadi yang sifatnya elektronik di ponsel pengguna hingga kewajiban membebaskan perusahaan fintech dari segala kerugian, gugatan dan tuntutan yang timbul karena pengguna salah paham atas layanan pinjaman uang.

Masih menurut Kuasa Hukum sejumlah pihak yang merasa dirugikan di Kota Bandung bahwa sistem penagihan peminjaman uang di fintech itu menegaskan, "pemerintah harus menghapus semua aplikasi fintech ilegal itu dari play store, app store atau lainnya." Dalam Hal Ini "Pemerintah harus meminta Google selaku penyedia Playstore dan Ios sebagai penyedia Appstore untuk menghapus aplikasi fintech," kata Fidel.

Gidel saat ini tengah  mengorganisir sejumlah peminjam uang ke perudahaan fintech ilegal yang menuai masalah. Mereka yang merasa jadi korban, tidak menerima izin mengakses kontak telpon di ponsel peminjam yang diberikan pada perusahaan fintech, digunakan untuk menagih utang.

Dalam sistem penagihannya dilakukan dengan mengabaikan privasi peminjam uang karena penagihan disampaikan ke semua kerabat korban via SMS maupun telpon. Padahal, kerabat korban tidak ada sangkut-pautnya dengan utang piutang. Dari awal korban tidak pernah menjaminkan kerabat-kerabat mereka sebagai pihak yang bisa ditagih utangnya," terang Fidel.

Aplikasi-aplikasi tersebut dalam ketentuan perjanjian yang tercantum dalam aplikasi juga menyembunyikan banyak konsekuensi, seperti klausul jika gagal bayar, penagihan disampaikan pada semua kerabat korban. Menurut Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu termasuk klausul baku dan jika begitu, perjanjian antara peminjam dengan fintech secara elektronik bisa batal demi hukum," pungkasnya. (Y CHS).