Pencarian Berita


Pemda Halsel Akan Lakukan Penataan Aset

Pemda Halsel Akan Lakukan Penataan Aset

HALMAHERA SELATAN - Masih banyak aset milik Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang tercatat secara baik dibagian pencatatan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halsel. Akibatnya sering menjadi temuan BPK RI setiap tahunnya. Olehnya, masalah penataan aset ini akan menjadi fokus ditata dan ditertibkan di tahun 2018 ini.

 

Kepala Bidang Aset BPKAD Halsel, Itosea Ladjama kepada media ini, Kamis (2/8) mengatakan, masalah aset ini masih menjadi masalah utama dan sering menjadi temuan BPK. Karena itu, pihaknya mulai tahun ini akan fokus melakukan penataan terhadap aset-aset milik Pemda. "Kita tahun ini akan fokus lakukan penataan terhadap aset-aset tak bergerak milik Pemda. Ini menjadi target kita,"terangnya.

 

Dikatakan, masih banyak aset tak bergerak milik pemda Halsel yang belum tercatat dan terdata secara baik seperti Sekolah, Puskemas dan fasilitas infrastruktur lainnya maupun lahan-lahan milik Pemda yang digunakan membangun sarana prasarana.

 

"Banyak yang belum tercatat, baik sekolah, Puskesmas dan lainnya. Ada juga yang sudah tercatat seperti aset bergerak yang itu kemudian tidak diketahui keberadaannya. Ini yang akan kita tertibkan segera,"tandasnya.

 

Masalah aset ini kata dia, akan menjadi fokus utama sehingga kedepan tidak lagi ada masalah yang timbul akibat ketidakjelasan status kepemilikan aset. Untuk tahun ini lanjut Itosea, penataan aset ini difokuskan di dalam kota.

 

"Untuk tahun ini kita fokus dalam kota. Selanjutnya baru ke desa dan kecamatan,"pungkasnya.

 

Di tahun ini juga kata dia, Pemda akan segera menyelesaikan terkait kepemilikan aset lahan yang diatasnya dibangun infrastruktur seperti di Panamboang yang saat ini dibangun rusunawa, pasar dan GOR yang lahannya sebagian masih diklaim masyarakat.

 

"Sebanarnya lahan seluas 160 hekter yang saat ini dibangun Pasar, Rusunawa dan GOR itu milik Pemda yang itu merupakan aset bawaan sejak masih kabupaten Maluku Utara, tapi itu kemudian ada masyarakat yang mengklaimnya. Itu yang akan segera kita selesaikan,"tandasnya. (Iron)