BANYAK KASUS DANA DESA MANDEG - KETUA BPI JABAR : JANGAN PERNAH BERHEN

 Sat,18 August 2018


BANYAK KASUS DANA DESA MANDEG - KETUA BPI JABAR : JANGAN PERNAH BERHENTI MELAPORKANNYA

Indofakta 2018-08-01 13:24:00 Hukum / Kriminal
BANYAK KASUS DANA DESA MANDEG - KETUA BPI JABAR : JANGAN PERNAH BERHENTI MELAPORKANNYA

BANDUNG  - Yunan Buwana selaku Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Provinsi Jawa Barat (BPI KPNPA RI JABAR ) meminta masyarakat di pedesaan untuk tidak pernah menyerah untuk menyuarakan kebenaran serta  jangan pernah berhenti untuk melaporkan dugaan korupsi Dana Desa ujarnya kepada indofakta.com(1/8/2018).

Hilangkan rasa pesimis dan negatip atas upaya pelaporan yang mungkin pernah dilakukan kepada para penegak hukum namun kasus tersebut jalan ditempat.

Ada beberapa upaya pelaporan mungkin bisa di terapkan oleh masyarakat di pedesaan atas adanya dugaan korupsi dana desa yakni sebagai berikut :

1. Laporan pengaduan (lapdu) dapat dilaporkan langsung ke Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Kabupaten/ kota setempat, ditujukan kepada Kasie Pidsus atau Kasie Intelijen dengan tembusan surat ditujukan kepada  Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi setempat dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

2. Laporan pengaduan ( lapdu ) dapat dilaporkan langsung ke Kasat reskrim Polres Kota / Kabupaten setempat dengan tembusan Kepada Kepala Kepolisian Daerah ( Polda ) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri ).

3. Bilamana dugaan korupsi dana desa melibatkan pihak penyelenggara negara misalkan Inspektorat, Anggota Dewan, Bupati ( contoh kab pamengkasan ) maka hal tersebut dapat dilaporkan ke KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ).

Ingat setiap Laporan pengaduan harus dilampirkan 2 alat bukti permulaan yang cukup ( misalkan foto kegiatan  dan data penyaluran dana desa atau bukti lainnya )

Bilamana kasusnya sdh pernah dilaporkan ke Polres atau Kejari namun jalan di tempat, maka dapat dibuatkan surat pengaduan kepada Kapolda / Kapolri atau Kajati / Jaksa Agung RI di  agar kasus tersebut mendapatkan atensi dari para pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

bila diperlukan muat ke media yang punya integritas agar kasus tersebut di blow up di media.. hati hati pilih media karna banyak juga oknum wartawan yang memanfaatkan kasus untuk kepentingan pribadinya.

Sebagai contoh kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen yang menahan Kepala Desa (Kades) Doyong, Miri, Sragen, Sri Widyastuti, dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Oknum Kades tersebut langsung ditahan berdasarkan Surat Penahanan No. 1318/0.3.26/FT.1/07/2018 tertanggal 20 Juli 2018. 

Kades Doyong ditahan setelah dipanggil kali pertama sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa pada tahun 2016.

Kades Sri Widyastuti ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (13/7/2018) lalu. 

Kasus dugaan korupsi ini mencuat berdasarkan aduan yang masuk ke Kejari Sragen soal bagi-bagi uang sisa proyek pada 2017 lalu. 

Aduan tersebut dari tokoh masyarakat Desa Doyong yang dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Kejari langsung menahan yang bersangkutan sampai 20 hari ke depan karena  tersangka dianggap kurang kooperatif dalam penyidikan, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta bisa mempengaruhi saksi," 

Selain itu, penahanan Kades Sri Widyastuti juga didasarkan pada pertimbangan ancaman hukumannya yang mencapai 5 tahun sampai 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Tersangka diancam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari menjelaskan kerugian negara real cost yang ditemukan penyidik atas kasus di Desa Doyong itu mencapai Rp70 juta. Dia menyampaikan kerugian negara tersebut memungkinkan bertambah karena masih ada beberapa paket proyek dana desa dan alokasi dana desa Doyong yang belum diperiksa penyidik.

Kejari menyatakan penyidik sudah menemukan dua alat bukti berupa uang yang dibagi-bagikan ke kelompok masyarakat dan Ketua RT senilai Rp2 juta dan sejumlah dokumen proyek serta laporan pertanggungjawaban (LPj) atas proyek ADD dan DD mulai tahap I dan II Desa Doyong 2016, rekening koran, dan rekening kas desa di Bank Jateng.

“Angka kerugian negara Rp70 juta itu didasarkan hasil penghitungan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Sragen. Dari data-data itu ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum,”

Kasi Pidana Khusus Kejari Sragen menyatakan ada empat paket proyek alokasi dana desa dan dana desa yang diperiksa penyidik Kejari. Dia menjelaskan paket dana desa yang sudah diperiksa meliputi pembangunan talut senilai Rp172.504.800 dan paket proyek alokasi dana desa untuk pembangunan drainase senilai Rp58.866.050.

Indikasi kerugian negara senilai Rp70 juta itu terdiri atas kekurangan volume proyek drainase senilai Rp16.485.692,kekurangan volume proyek talut senilai Rp35.319.000, dugaan upah fiktif pada pembangunan rabat boton senilai Rp6 juta, dan dugaan upah pekerja fiktif pada pembangunan perpusatkaan desa senilai Rp11.500.000.

Kejari menemukan dugaan upah fiktif itu berdasarkan pemeriksaan LPj APB Desa Doyong 2016,”

Dari sejumlah data-data hasil penyidikan itu ditemukan petunjuk pemerintah Desa Doyong dalam membuat LPj melampirkan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan penggunaan dana secara riil tetapi hanya didasarkan pada dokumen rencana anggaran biaya (RAB).

sedangkan bukti-buktinya disesuaikan dengan RAB tetapi tidak sesuai dengan pekerjaan riilnya sehingga nilai dana yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dibanding realisasi dana riilnya. Selain itu ditemukan indikasi pemalsuan nota pembayaran atau kuitansi dan indikasi pemalsuan tanda tangan pada daftar penerima upah yang dijadikan data pendukung dalam LPj,” ujarnya.

Kejjari menemukan fakta lain, yakni dana desa dan alokasi dana desa yang dicairkan dari bank ternyata dikelola sendiri oleh Kades bukan ditatausahakan oleh bendahara desa. Dia juga menemukan kesaksian tentang adanya pembagian uang sisa proyek drainase di RT 004, Dukuh Bulu, Doyong, dan proyek talut jalan Bulu-Ngalup.

Ada pembagian uang sisa proyek itu, hal tersebut tidak diatur dalam APB Desa Doyong 2016. Kejari sudah memeriksa 10 saksi. Tersangka mengakui adanya bagi-bagi uang sisa proyek drainase dan talut tersebut. Namun untuk indikasi upah pekerja fiktif tidak diakui.

Indikasi tersebut ditemukan dari keterangan saksi lain yang menyebut bahwa pekerjaan proyek dilaksanakan secara gotong-royong. Sebenarnya ada sembilan paket proyek di Doyong yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa 2016 tetapi yang sudah dicek baru dua paket, yakni drainase dan talut. (Y CHS).

Berita Terkait