Lsm MC Mendesak Mendagri untuk menolak Usulan Sekda Kota Bandung

 Wed,15 August 2018


Lsm MC Mendesak Mendagri untuk menolak Usulan Sekda Kota Bandung

Indofakta 2018-07-31 16:16:07 Daerah
Lsm MC Mendesak Mendagri untuk menolak Usulan Sekda Kota Bandung

BANDUNG - Walikota Bandung yang sudah terpilih menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil terus disorot oleh Lsm. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil diduga memaksakan kehendak agar Benny Bachtiar duduk sebagai Sekretaris Kota Bandung meski Pansel telah menilainya berada di posisi paling buncit. 

Hal tersebut disampaikan Kandar Karnawan. Ketua Kajian Hukum Lsm MC (Monitoring Community) itu melalui statement yang disampaikan kepada indofakta.com hari ini (31/7/2018,  menyatakan bahwa, Lsm Monitoring Community konsisten saja terhadap hasil seleksi. Kan sudah terang benderang peringkatnya dan masyarakat umum sudah tahu. Ridwan Kamil seringkali tidak menghargai kinerja bawahan termasuk Pansel. Ini tidak sekali terjadi sudah berulangkali dari mulai..1. Anton untuk jabatan Kepala Bappeda sekarang berganti nama jadi Bappe Litbang Kota Bandung; 2. Atet untuk jadi Kepala  Kepegawaian dan 3. Ema Sumarna untuk posisi Sekda Kota Bandung. Saya menilai bahwa kebijakan Ridwan Kamil cenderung KKN karena yang diangkat teman-temannya semua antara lain dari alumni SMAN 3 Bandung serta pejabat Cimahi meskipun dari sisi kemampuan tidak ada istimewanya. Ini preseden kurang baik bagi pengembangan karier pejabat birokrasi khususnya ASN Kota Bandung karena memang pola pengembangan ASN berdasarkan merit system sudah tidak digunakan lagi. Landasan kebijakannya hanya berdasarkan selera dan sangat subjektif. Hal ini bisa mematahkan prinsip profesionalitas dan nilai kompetitiveness dalam birokrasi Pemerintahan Daerah. Jika demikian halnya sudah bertentangan dengan semangat yang dibangun Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tentang perlunya revolusi mental dalam semua sektor khususnya sektor paratur Sipil Negara menjadi kurang semangat dan cenderung menciptakan budaya KKN yang semakin menguat. Oleh karenanya kami mendesak Pemerintah Pusat cq. Kemendagri untuk selain menolak usulan walikota incumbent juga perlunya ditetapkan calon Sekda atas dasar prestasi dan peringkat seleksi yang dihasilkan pansel serta tidak memberikan ruang lagi kepada Walikota incumbent dengan memaksakan keinginannya untuk bersifat sepihak,  mengakali hasil seleksi dan menaburkan benih benih KKN dalam tubuh birokrasi Pemkot Bandung.

Sebagaimana telah diberitakan indofakta Sebelum nya  bahwa pada akhir Mei 2018 lalu Panitia seleksi JPTP Sekda Kota Bandung telah mengeluarkan hasil seleksinya dengan memberikan rangking Nomor Urut Satu dengan score (88) untuk Ema Sumarna kemudian urutan lainya (81,818) dan (79,14). "Ini menjadi pedoman agar Kemendagri menyetujui siapa yang menjadi Sekda Kota Bandung," pungkas Kandar Karnawan.(Y CHS

Berita Terkait