Rugikan Bank BJB KCP Al Ihsan, JPU Tuntut Sandi 7 Tahun dan Rendi 8 Ta

 Wed,15 August 2018


Rugikan Bank BJB KCP Al Ihsan, JPU Tuntut Sandi 7 Tahun dan Rendi 8 Tahun

Indofakta 2018-07-25 20:18:01 Hukum / Kriminal
Rugikan Bank BJB KCP Al Ihsan, JPU Tuntut Sandi 7 Tahun dan Rendi 8 Tahun

BANDUNG - Terdakwa Sandi Febrianto dan Rendi Rusmanto dituntut oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejati Jabar masing-masing  selama 7 tahun dan 8 tahun. Demikian juga pidana denda Sandi dikenakan sebesar Rp400 juta subsider 1 tahun 6 bulan dan Rendi Rp200 juta subsider 1 tahun 6 bulan kurungan. Keduanya masih dikenakan uang Pengganti, Sandi Rp100 juta dan Rendi Rp200 juta. Bilamana uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan maka harta keduanya akan disita Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai uang yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Para terdakwa menurut JPU terbukti telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.



Keduanya telah ikut serta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp13.118.165.111 (tiga belas milyar seratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu seratus sebelas rupiah). Keduanya bertindak sebagai calo dan penghubung sehingga menimbulkan kredit macet di PT. Bank bjb (Bank Jabar Banten). 



Menurut JPU (Jaksa Penuntut Umum), Arnold Siahaan, SH, Endah Kusumaningrum, SH, Yulia S, SH dan Henny, SH dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sudira, SH (25/7/2018) para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana terkait terjadinya kredit macet pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) RSI Al Ihsan Kabupaten Baleendah periode tahun 2014 - 2015. 



Melalui program BJB KPB (Kredit Purna Bhakti), kredit disalurkan kepada 81 (delapan puluh satu) orang Debitur. Jumlah Debitur sebesar itu didapat dari hasil kerjasama Asep Yulianto sebagai Manager Operasional Bank BJB Cabang Majalaya dengan Sandi Febrianto dan Rendi sebagai mediator. Mereka bersepakat untuk mencairkan kredit pensiunan (KPB) melalui Bank BJB yang Debiturnya adalah para pensiunan yang sudah mendapatkan fasilitas kredit di bank lain untuk di take over (dipindahkan ke BJB) dengan pembagian keuntungan 10 % dari nilai realisasi kredit yaitu sebesar 5% untuk Asep Yulianto dan Rendi sedangkan 5% untuk Sandi Febrianto dan para mediator yang mencari dan membawa berkas nasabah/calon Debitur dengan sejumlah syarat formal dan membuka rekening atas nama di Bank BJB. 



Sesuai kesepakatan antara Asep Yulianto dan Rendi diatur pembagian tugas. Sandi Febrianto tugasnya merekrut media lain atau calo dan berperan untuk mencari Debitur yang mau menyerahkan sejumlah persyaratan padahal diketahui bahwa Debitur pensiunan tersebut telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain dan gajinya juga dibayar oleh bank lain. Tugas Sandi termasuk juga menyiapkan dokumen persyaratan calon Debitur. Asep Yulianto berperan untuk mencari Kantor Bank BJB yang bersedia mencairkan kredit sedang Rendi berperan sebagai penghubung penyerahan berkas permohonan yang berasal dari Sandi Febrianto untuk diserahkan kepada petugas Bank BJB KCP Al Ihsan yang sebelumnya sudah dikenal oleh Asep Yulianto. Untuk memudahkan kegiatannya, Asep Yulianto mengajak Irffan Supriadi selaku Account Officer (AO) Bank BJB KCP RSI Al Ihsan yang sebelumnya sudah dikenal Asep Yulianto. Atas tawaran tersebut, Irffan menyangggupinya dan sepakat untuk memroses pengurusan hingga pencairan/realisasi KPB. Satu personil lagi yaitu Beben Selaku OB di Bank BJB tersebut disuruh mengambil berkas permohonan untuk disampaikan kepada Habib Marjanuddin untuk dilakukan verifikasi dan analisa kredit serta BI Cheking. Dalam hal ini sebenarnya Habib M telah menyadari kalau berkas tersebut bukan langsung berasal dari Debitur Bank BJB dan mengetahui bahwa permohonan merupakan take over kredit dari bank lain.



Ketika melakukan take over, Habib M melakukan penginputan yang tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya bagi KPB untuk take over kredit (pelunasan kredit pada bank lain), tidak cermat dan melakukan.perhitungan plafond kredit dan sejumlah aturan lainnya. Akibatnya perbuatan Habib M yang tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan sejumlah peraturan lainnya telah merugikan keuangan Negara. Kedua terdakwa akan melakukan pembelaan pada 30 Juli 2018 dan Pembacaan Putusan pada 1 Agustus 2018. (Y CHS).
 

Berita Terkait