Pencarian Berita


KPK Kaitkan Pemeriksaan Perkara OTT Dengan Aa Umbara

KPK Kaitkan Pemeriksaan Perkara OTT Dengan Aa Umbara

BANDUNG - Pemeriksaan Perkara hasil OTT di KBB (Kabupaten Bandung Barat) tak hanya fokus pada temuan hasil OTT tapi melebar kepada penerimaan dan penyerahan lain yang tidak terkait OTT. Dalam hal ini penerimaan sejumlah Rp255 juta yang diterima oleh mantan Ketua DPRD KBB, Aa Umbara Sutisna pada tahun 2015. Hingga kini belum diketahui secara pasti maksud dan tujuan Penyidik KPK.

Pemaparan penyerahan uang kepada Aa Umbara oleh Caca Permana. Pegawai pada Disindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) KBB yang menjadi bawahan Weti Lembanawati, sebagai Kadis Indag itu ternyata mencatat semua penerimaan dan penyerahan uang. 

Pada saat diperiksa pada sidang perkara suap dengan terdakwa Asep Hikayat (18/7/2018), Caca telah menerangkan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Fuad Muhammadi, SH.,MH bahwa tulisan tangan yang kurang jelas itu telah dituangkan dalam BAP. Meski telah disebutkan dalam sidang, indofakta.com menghimpun data dan informasi akurasi hasil pencatatan tersebut (25/7/2018). Berikut ini uraian penyerahan uang tersebut : 1. Sebesar Rp100 juta diterima Ketua DPRD bertempat di Lembang yang tanggalnya lupa pada Januari tahun 2015, 2. Sebesar Rp20 juta diterima oleh Ketua DPRD KBB melalui supirnya bernama Kolbar juga pada Januari 2015. 3. Sebesar Rp75 juta diterima oleh Ketua DPRD KBB melalui ajudannya di Hotel Topas Kota Bandung pada tanggal 20/1/2015, 4. Sebesar Rp25 juta diterima Ketua DPRD KBB melalui ajudannya di Kantor Desa Lembang pada tanggal 21 Januari 2015, 5. Sebesar Rp35 juta diterima Ketua DPRD KBB melalui seorang yang bernama Aep bertempat di Cisarua Lambada pada tanggal 30 Januari 2015. Total yang diserahkan sebesar Rp255 juta. Sejauh ini meski telah dipaparkan di ruang sidang, belum ada tanda-tanda Aa Umbara akan diperiksa.

Sementara itu dalam sidang lanjutan pemeriksaan perkara dengan Asep Hikayat sebagai terdakwa telah memeriksa 9 (sembilan) Kepala Dinas di lingkungan KBB. Mereka adalah Hernawan selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan KBB, Ade Zakir Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) KBB, Ade Wahidin  Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, Asep Sodikin Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Yadi Azhar Kepala Inspektorat KBB, Iing Solihin Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi),  Ludi Awaludin Kepala Dinas Diskominfo dan Statistik KBB, Undang Husni Thamrin Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Imam Santoso kepala Dinas Pendidikan. Pada intinya Para kepala dinas pada persidangan tersebut menerangkan bahwa mereka mengakui telah menyerahkan uang sekitar Rp50 - Rp65 juta yang dikumpulkan oleh  Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebagai iuran untuk pemenangan pasangan calon Elin S - Maman Sunjaya. Satu hal yang menjadi pertanyaan besar bahwa para saksi yang menjadi Kepala Dinas menyebutkan bahwa sumber keuangan yang disetorkan merupakan uang pribadi. Hanya saja bila tidak menyetor iuran akan dikucilkan oleh Kadis lainnya.

Saat dikonfirmasi indofakta.com (23/1/2018) melalui ponselnya, Ade Zakir selaku Kepala DPMPTSP KBB hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban. Muncul pertanyaan apakah mungkin Ade Zakir menggunakan uang pribadi ? Dalam hal ini KPK perlu menelusuri dari mana sumber uang tersebut. (Y CHS).