Tue,13 November 2018


Pemeriksaan Para Saksi Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa Asep Hikayat

Indofakta 2018-07-11 17:30:09 Hukum / Kriminal
Pemeriksaan Para Saksi Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa Asep Hikayat

BANDUNG - Pemeriksaan saksi Elin Suharliah, Maman Sulaiman Sunjaya, Yusep, Iing Solihin dan Wimpi tidak ada hubungannya dengan Asep Hikayat. Terdakwa memperoleh uang dari Dana Non Budgetter yang bersumber dari APBN, bukan dari mana-mana. Dana itu diserahkan ke H. Abubakar melalui Weti Lembanawati. Jadi secara langsung terdakwa tidak terlibat dalam anggaran pilkada KBB paslon Elin - Maman.

 

Hal tersebut disampaikan Pratama, SH kepada indofakta.com (12/7/2018). Menurutnya, semua uang yang dipermasalahkan dengan para saksi, kliennya tidak tahu. Nantilah pasti akan terungkap di persidangan. Ditambahkan oleh Pratama, Asep Hikayat baru 10 bulan bertugas di KBB. Sebelumnya Pak Asep adalah Sekretaris KPU KBB. Hal ini juga berkembang dalam persidangan yang menyebutkan bahwa Asep Hikayat baru bertugas sebagai  Kepala BKPSDM KBB (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat) yang diangkat oleh Bupati KBB. Tentang pemberian uang tersebut adalah atas saran seseorang yang berinisial IL (salah satu staf di BKDSDM, red). Orang tersebut perlu dimintai keterangan dalam persidangan, katanya. 

 

Dalam pantauan indofakta.com di ruang sidang Tipikor Bandung juga diperoleh keterangan bahwa para saksi tidak mengetahui sama sekali bahkan ada 1 Saksi yang sama sekali tidak mengenal terdakwa. 

 

Asep Hikayat didakwa telah memberikan uang sebesar Rp110.000.000,- kepada H. Abu bakar selaku Bupati KBB yang melakukan perbuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Pemberian uang tersebut adalah untuk mempertahankan jabatan terdakwa selaku Kepala BKPSDM KBB. Hal ini Sebagai perwujudan loyalitas terdakwa agar jabatannya tetap dipertahankan, terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui Weti ataupun Caca Permana bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah KBB yang semuanya berjumlah tak kurang dari Rp110.000.000,-. 

 

Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Akibatnya terdakwa diancam dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru