Tue,17 July 2018


Istri Mantan Bupati Dan Mantan Sekda Jadi Dalam Sidang Penyuap Bupati KBB

Indofakta 2018-07-11 14:11:36 Hukum / Kriminal
Istri Mantan Bupati Dan Mantan Sekda Jadi Dalam Sidang Penyuap Bupati KBB

BANDUNG - Memasuki agenda pemeriksaan/pembuktian, Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 orang saksi dalam perkara dengan terdakwa Asep Hikayat (56). Dalam hal ini Penuntut Umum KPK  harus membuktikan Surat Dakwaan terhadap mantan Kepala BKPSDM KBB (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat) itu. Asep Hikayat didakwa telah memberikan uang sebesar Rp110.000.000,- kepada H. Abu bakar selaku Bupati KBB yang melakukan perbuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).


Pada sidang kedua (12/7/2018) ini, Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 orang saksi antara lain : 1. Elin Suharliah/istri H. Abubakar mantan Bupati KBB; 2. Maman Sulaiman Sunjaya/mantan Sekda KBB; 3. Iing Solihin/KPU Pilkada 2018 KBB ; 4. Yusep, Staf di kantor Bappeda KBB dan 5. Wimpi, seorang Konsultan/Surveyor Pasangan Calon Bupati KBB. 

Para saksi yang diperiksa secara simultan di ruang sidang I Kusuma Atmadja pada dasarnya memberi keterangan seputar urusan pemenangan pasangan Emas (Elin - Maman) yang mengikuti Pilkada KBB. Elin dan Maman yang diduga menerima aliran dana dari terdakwa melalui H.  Abubakar. Elin menerangkan bahwa dirinya menjadi calon Bupati adalah di dorong oleh suaminya pada awal tahun 2017. Suaminya yang Ketua DPC PDIP KBB mencalonkan Elin. Lalu Elin mengetahui wakilnya setelah ada hasil survey pertama yaitu Maman/mantan Sekda yang sudah dikenalnya. Selain itu Maman diusulkan oleh PKB dan PPP. Untuk dana yang ada sebagai calon sebesar Rp1 milyar berasal dari hasil tabungannya. Ada sumbangan dari Kadishub KBB, Ade Komarudin berupa kaos Paslon Emas. Saat ditanya, siapa yang mengurus keuangan paslon, Elin menjawab Pak Ebun. Keduanya dicecar Penuntut Umum terkait sumber keuangan untuk kepentingan kampanye. Hubungan dengan Asep Hikayat, Adyoto, Weti, Yusep adalah terkait dengan kedinasan. Terutama Maman dicecar karena keterangannya dinilai Penuntut Umum berbelit-belitp Maman pernah menerima uang dari Weti Lembanawati sebesar Rp250 juta. "Tapi uang tersebut dikembalikan ke bu Weti, katanya. 

Saksi Yusep menerangkan bahwa dirinya diminta oleh bupati H. Abu bakar untuk pemenangan pasangan Emas. Sementara Wimpi menerangkan bahwa dirinya adalah Tim Surveyor untuk elektabilitas Emas yang menerima uang secara bertahap sebanyak 3 kali. 

Mengacu pada Surat Dakwaan No. 54/TUT.01.04/06/2018 yang dibaca kan oleh Penuntut Umum KPK Budi Nugraha, Trimulyono, M. Riduan, Feby Dwiyandospendy, Tito Jaelani, Luki Dwi Nugroho dan Dormian bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberikan hadiah atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai sejumlah tersebut sebagai bagian partisipasi iuran sejumlah uang dari Kepala Dinas/SKPD guna kepentingan pencalonan Elin Suharliah istri H. Abubakar Bupati KBB dan Maman Sulaiman Sunjaya melalui Wety Lembanawaty dan Adyoto untuk tetap mempertahankan jabatan terdakwa selaku Kepala BKPSDM KBB. 

Menindaklanjuti permintaan Abubakar kepada Wety memerintahkan kepada stafnya Caca Permana sedang Adyoto menyuruh stafnya Aang Nugraha. Dalam pertemuan dengan Abubakar di rumah  di Lembang Januari 2018, Bupati KBB itu menyampaikan kembali kepada Wety dan Adyoto dengan mengatakan, "Tolong dibantu untuk mengumpulkan SKPD-SKPD dan tanyakan apa SKPD bisa membantu dan berapa dibantunya ?" dan keinginan H. Abubakar tersebut disanggupi keduanya. Bahwa agar para Kepala SKPD mau mengikuti perintahnya, H. Abubakar dalam beberapa kesempatan berulangkali mengatakan " kalau tidak bisa dibina maka akan dibiasakan artinya kalau tidak loyal maka akan dipindahkan atau diganti jabatannya. 

Sebagai perwujudan loyalitas terdakwa agar jabatannya tetap dipertahankan, terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui Weti ataupun Caca Permana bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah KBB yang semuanya berjumlah tak kurang dari Rp110.000.000,-. 

Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Akibatnya terdakwa diancam dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi, SH.,MH tersebut akan dilanjutkan minggu depan  masih dengan agenda pemeriksaan saksi.(Y CHS).


 

Berita Terkait