Tue,17 July 2018


Lsm Brantas Tantang Kepala Bappe Litbang Kota Bandung Untuk Bertanggungjawab

Indofakta 2018-07-08 15:06:30 Hukum / Kriminal
Lsm Brantas Tantang Kepala Bappe Litbang Kota Bandung Untuk Bertanggungjawab

BANDUNG -  Beberapa temuan yang berupa penyimpangan yang diduga terjadi di Bappe Litbang Kota Bandung harus dipertanggungjawabkan utamanya dan terutama oleh Kepala Badan secara langsung baik formil maupun materil. Untuk mengatasi penggunaan dana oleh Kepala/pimpinan jangan bawahan yang menjadi korban.

Hal tersebut dikatakan
Ketua Umum DPP Lsm BRANTAS (Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda) di Bandung (8/7/2018). Menurut Wanwan Mulyawan, kami tantang Kepala Bappe Litbang untuk menunjukkan diri selaku pimpinan yang mampu memimpin bukan mencari kambing hitam dengan menekan ke kanan- kiri seperti menyalahkan lembaga lain untuk menutupi kesalahan sendiri dan lembaga.

Saat ditanya indofakta.comtentang Hery Antasari yang mewakilkan kepada Sekdan, Henrico untuk menjawab beberapa temuan, Wanwan mengatakan, "Ada keanehan di sini. Henrico itu baru menjabat Sekdan pada saat sudah ada temuan. Menurut hemat saya, ya janggal. "Person yang tidak mengetahui ada temuan kenapa mesti disuruh untuk menyelesaikan masalah Kepala Badan. Kalau tidak mampu memimpin, mundur saja," tegas Wanwan. Kami akan sampaikan kepada atasan yang bersangkutan untuk menjadi atensi. 

"Penyimpangan yang diduga terjadi di Bappe Litbang Kota harus diusut. Jangan ada upaya dari APH, APIP, Ormas, Lsm atau pihak lain untuk mencoba meredamnya. Biar Pengadilan yang memutuskan apakah para pelakunya bersalah atau tidak. Kami akan kawal APH dalam penanganan hukumnya," pungkas Wanwan.

Sebelumnya, indofakta.commemberitakan temuan Lsm Jarak di Bappe Litbang Kota Bandung.(Selengkapnya baca : indofakta.com tanggal 26 Juni 2018). "Beberapa temuan untuk tahun anggaran 2017 Bapelitbang diantaranya:
1.Bendahara pengeluaran pembantu tdk melaksanakan mekanisme pengelolaan dan belanja sesuai dgn ketentuan yang berlaku; 2. Penyusunan dan Penetapan HPS Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penunjukan Langsung tidak secara keakhlian.
Dari 121 jenis dokumen pengadaan barang jada yg bernilai diatas Rp10 jt s/d Rp200 jt dengan total anggaran Rp5.556.220.446 diperoleh data dan fakta bahwa penyusunan dan penetapan  HPS secara keseluruhan terjadi maladministrasi diantaranya A.Tanggal penetapan HPS ditetapkan lebih dahulu dari pada penetapan hasil survey pasar ( BA.Survey)seharusnya sebaliknya data survey mendahului penetapan HPS; B.Harga yg ditetapkan pada HPS didasarkan pada harga survey tertinggi yg seharusnya didasarkan harga termurah/terendah; 
C.Tidak terdapat dokumen riwayat hasil survey
D.terdapat beberapa dokumen kualifikasi adm penyedua berbadan hukum yang sudah tidak menandai atau tidak ada dokumenya; 
3. Terdapat duplikasi kegiatan leumbur dan perjalanan dinas : A. Terdapat pegawai yang melaksanakan kegiatan dalam waktu bersaman untuk perjalanan dinas dan lembur sehingga kegiatan berindikasi fiktif sebesar Rp1.052.000; B.Kegiatan lembur Musrembang pada Maret tahun 2017 sebesar Rp33.727.000 dan kegiataan penyusunan evaluasi hasil RKPD bulan mei tahun 2017 sebesar Rp.8.215.900, sehingga total Rp42.042.900.
Kegiatan lembur bagian dari kinerja pegawai dan sudah diperhitungkan dgn TKD sehingga mengakibatkan kerugian daerah; 4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dapur dan mushola sebesar.Rp.26.553.720; 5. Terdapat kekurangan volume pejerjaan Ruang tunggu utama dan Resepsionis sebesar Rp43.194.372; 6. Terdapat kelebihan pembayaraan tenaga akhli jasa konsultasi Perencanaan penyusuban Review Masterplan Trasportasi kota Bandung sebesar Rp25.004.000; 7. Terdapat pembayaran honorarium kegiatan RAPERDA tentang APBD Tahun 2017 pada April dan mei 2017 sebesar Rp77.300.000; 8.Terdapat perjalanan dinas luar daerah fiktif sebesar Rp42.040.000 dimana terdapat 22 pegawai yang tidak berangkat tetapi di bayar perjalanan dinasnya 9.Terdapat inefisiensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah provinsi Jawa Barat yang tidak berdasarkan : A Surat Undangan ; B.Workshop ; C.Seminar & D. Dikkat E. Maupun surat permohonan untuk studi banding 
Dengan anggaran sebesar Rp.406.678.785. Dugaan ini telah dibantah oleh Sekdan Bappe Litbang, Henrico saat dikonfirmasi indofakta.compada 26 Juni 2018. (Y CHS).

 

Berita Terkait