Tue,17 July 2018


Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme,BPNT MoU Dengan Kejagung

Indofakta 2018-07-03 21:21:53 Hukum / Kriminal
Cegah Penyebaran Paham Radikal Terorisme,BPNT MoU Dengan Kejagung

JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI terkait koordinasi dan kerja sama penanggulangan terorisme, Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) dilakukan kedua pimpinan lembaga,antara Jaksa Agung RI HM.Prasetyo dengan Kepala BNPT Suhardi Alius sekaligus dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kerjasamaantara Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Sekretariat Utama BNPT.

 

Jaksa Agung RI HM.Prasetyo mengatakan, kerja sama dengan BNPT meliputi berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta untuk mendukung peningkatan kinerja.

 

 "Kerja sama ini langkah maju bagi BNPT dan Jaksa dalam meningkatkan efisiensi dan sinergisitas, optimalisasi inteleijen melalui pertukaran data dan informasi," ucap Prasetyo di Sasana Pradana Kejagung,Jakarta,Selasa ( 3/7/18 )

 

Lebih lanjut Jaksa Agung megaskan,guna menanggulangi tumbuh dan berkembangnya berbagai paham radikal serta tindakan dan aksi agresiv teror yang semakin marak terjadi seperti inilah, secara institusional Kejaksaan juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara serius mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris, diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, yang awalnya hanya merupakan Satuan Tugas.

 

“ Sehingga dengan demikian perhatian dan penanganan masalah terorisme baik berupa pencegahan maupun penindakannya secara terintegratif bersama semua pihak terkait lebih dapat dilakukan dengan optimal,” ujarnya

 

Selain itu, tambahnya, menurut hemat kita, disamping telah dilakukannyaperubahan instrumen hukum danpenguatan sarana institusional, rasanyamasih diperlukan perhatian atas hal penting lain yakni kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir berkenaan upaya pencegahan, penindakan sampai dengan pemulihan dan pembinaan pasca penindakan terkait penyelesaian masalah yang satu ini, sehingga semua pihak, Kementrian dan Lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsimenanganinya dapat bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih intens dan terintegasi masing- masing secara bersama-sama dapat bertindak lebih nyata dalam menuntaskan pencegahan dan penangananjaringan terorisme dimaksud sampai ke akar-akarnya.

 

“ Oleh karena itu, saya sangat menyambut baikdengan diwujudkannya jalinan hubungan kerjasama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur, jelas dan terarah antara BNPT dan Kejaksaan RI sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini,” bebernya.

 

Dibagian lain, kesepakatan dan hubungan kerjasama yang tidak hanya dilatar belakangi sekedar sebagai sebuah keinginan namun lebih dari itu, karena dorongan adanya sebuah kebutuhan membangun komitmen dan ikhtiar bersama untuk mempererat dan mempermudah hubungan koordinasi kerjasama antara lembaga Kejaksaan dengan BNPT didalam semangat dan suasana saling mendukung,melengkapi dan memperkuat satu sama lain guna membangun kemampuan, potensi, suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas-tugas,kewenangan dan tanggung jawab,khususnya berkenaan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme.

 

Kepala BNPT Suhardi mengatakan, maksud dan tujuan dalam kerja sama ini adalah sebagai dasar pijakan untuk menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan terorisme di Indonesia.

 

 "Mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana terorisme dan penyebaran paham radikalisme," kata Suhardi.

 

 Selain itu, menurut Suhardi, kerja sama ini dilakukan untuk melakukan pertukaran data penyebaran terorisme dan penanggulangan terorisme. Kerja sama ini juga bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pencegahan penyebaran ajaran terorisme.

 

Dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

 penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terorisme;

pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan penanggulangan terorisme;

penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme;

penyelenggaraan pengawasan terhadap orang, barang, dan infiltrasi paham radikal terorisme;

pemberian pendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Peningkatan kompetensi teknis para pihak dalam penanggulangan terorisme; dan Penugasan Jaksa pada BNPT.( Zer )

 

 

Berita Terkait