Tue,17 July 2018


Tipikor Bandung Sidangkan Mantan Bupati Subang

Indofakta 2018-07-02 13:38:23 Hukum / Kriminal
Tipikor Bandung Sidangkan Mantan Bupati Subang

BANDUNG  - Pengadilan Tipikor Bandung hari ini ( 2/7/18) menyidangkan Imas Aryumningsih, Darta alias Data, Asep dan Asep Santika. Keempat terdakwa adalah para penerima suap dari Puspa Sukrisna melalui terdakwa Miftahudin ( yang dilakukan penuntutan secara terpisah). 

Dalam Surat Dakwaan bernomor : 57/TUT.01.04/24/06/2018, Penuntut Umum KPK yang terdiri dari Nanang Suryadi, Lie Putra Setiawan dan Bayu Satriyo menyebutkan bahwa terdakwa Imas Aryumningsih sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara selaku Bupati Subang (sebelumnya Plt. Bupati Subang) bersama-sama dengan Asep Santika selaku Kepala DPMPTSP ( Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan Data alias Darta bertempat di kantor Bupati Subang, rumah Dinas Wakil Bupati dan kantor Miftahudin melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp300 juta dan fasilitas kampanye pemilihan Bupati Subang periode 2018 - 2023 sejumlah Rp110.922.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp410.922.000,- dan janji akan diberikan Rp1 milyar dari Puspa Sukrisna alias Koh Asun  melalui Miftahudin agar terdakwa menerbitkan izin prinsip dan izin lokasi untuk PT. Pura Binaka Mandiri dan PT. Alfa Sentra Property yang bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dahmiwirda, SH.,MH, perkara Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang  PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Y CHS).

Berita Terkait