Sat,22 September 2018


BPI KPNPA RI Minta Semua Pihak Tidak Asal Lempar Isu Menyesatkan

Indofakta 2018-06-27 13:35:59 Daerah
BPI KPNPA RI Minta Semua Pihak Tidak Asal Lempar Isu Menyesatkan

BANDUNG - Ketua umum LSM BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar menyikapi apa yang diberitakan mengenai dugaan keterlibatan Neta S. Pane sebagai corong
SBY untuk menghancurkan calon dari PDIP harus dibuktikan dengan data akurat. Yang bersangkutan tidak asal menganalisa dan asal bicara karena hal ini akan berdampak luas. kalau memang ada indikasi ya di buktikan saja, di alam demokrasi seperti sekarang ini.

Hal tersebut diungkapkan Tubagus Rahmad Sukendar melalui Ketua BPI KPNPA RI Jawa Barat, Yunan Buwana kepada indofakta.com(27/6/18). Menurutnya, LSM sebagai fungsi sosial control hendaknya memberi masukan atau kritik yang membangun.

BPI KPNPA RI senantiasa membangun komunikasi kepada semua pihak dalam melakukan auto kritik yang tujuannya agar bisa berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan republik Indonesia yang lebih baik lagi saya berharap untuk kedepannya saya juga mengajak semua pihak baik IPW dan LSM yang lainnya untuk  bekerjasama dan saling bersinergi memberikan kritik yang  membangun.

kami berharap isu kerjasama dengan SBY dan pemerasan di lingkungan Polri harus berdasarkan data yang akurat dan berimbang bila diperlukan adakan debat publik agar semua terang benderang, ujarnya

Tubagus Rahmad Sukendar menyatakan agar semua pihak untuk tidak asal bicara saja dan menuduh adanya dugaan keterlibatan SBY maupun adanya keterlibatan Polri yang tidak netral dalam Pemilukada 

Marilah kita bersama sama menjaga situasi kantibmas di tahun politik ini agar tetap sejuk dan kondusif utk membawa perubahan dalam era demokrasi yang lebih maju lagi bagi bangsa dan negara tercinta, tandasnya.

Berikut indofakta.com memuat lengkap SIARAN PERS IPW tertanggal 25 Juni 2018 : 

"Kapolri Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Sebab beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan. Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi.

Ind Police Watch (IPW) mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tsb.

Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.

Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.

Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.

Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.

Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.

Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018. Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu.

Salam
Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch. ( Y CHS).

 

Berita Terkait


 Terbaru