Sun,18 November 2018


Pengelolaan Anggaran Bappe Litbang Kota Bandung Diduga Berpotensi Korupsi

Indofakta 2018-06-26 11:59:31 Hukum / Kriminal
Pengelolaan Anggaran Bappe Litbang Kota Bandung Diduga Berpotensi Korupsi

BANDUNG  - LSM Jarak menduga pengelolaan Anggaran tahun 2017 pada instansi Bappe Litbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) Kota Bandung diduga berpotensi terjadinya korupsi. Oleh sebab itu Lsm Jarak menuntut dan mendesak pihak APH (Aparat Penegak Hukum) secara profesional dan sesuai tupoksinya untuk segera menuntaskan dugaan penyimpangan dana Anggaran Tahun 2017 pada Bappenas Litbang Kota Bandung.


Hal tersebut diungkap oleh Lsm Jarak kepada indofakta.com(24/6/2018). Menurut Sekjen Lsm Jarak, Asep Irwan, "Dana seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya jangan sampai digunakan untuk untuk hal lain di luar ketentuan. Pihak kami menilai bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan dana di instansi tersebut. Untuk itu kami berharap perhatian khusus dari pihak APH agar masalah ini harus diperiksa secara tuntas karena dana yang ada dalam APBD itu adalah uang rakyat. Rakyat harus tahu kemana uangnya digunakan atau dibelanjakan. "Jangan kelirukan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku."

Dari hasil penelusuran Lsm Jarak di lapangan, ada beberapa Temuan penggunaan dana yang diduga menyimpang pada Tahun Anggaran 2017 Bappelitbang Kota Bandung. Instansi yang dipimpin oleh Hery Antasari itu diduga keras melakukan penyimpangan berdasarkan data dan fakta sebagai berikut : 1.Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak melaksanakan mekanisme pengelolaan dan belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya pembayaran diatas Rp1.000.000,- masih di bayar tunai; 2. Penyusunan dan Penetapan HPS pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui penunjukan langsung tidak secara keakhlian. Hal ini terlihat dari 121 jenis dokumen pengadaan barang jasa yang bernilai diatas Rp10 juta s/d 200 juta dengan total anggaran Rp5.556.220.446,- Diperoleh data dan fakta bahwa penyusunan dan penetapan  HPS secara keseluruhan telah terjadi maladministrasi dengan bukti : A.Tanggal penetapan HPS ditetapkan lebih dahulu dari pada penetapan hasil survey pasar ( BA.Survey) seharusnya sebaliknya Data Survey mendahului penetapan HPS; B. Harga yang ditetapkan pada HPS didasarkan pada Harga Survey Tertinggi yang seharusnya didasarkan harga termurah/terendah; C. Tidak terdapat dokumen riwayat hasil survey; D. Terdapat beberapa dokumen kualifikasi administrasi penyedia berbadan hukum yang sudah tidak memadai atau tidak ada dokumenya ;  3. Terdapat duplikasi kegiatan leumbur dan perjalanan dinas yaitu : A. Terdapat pegawai yang melaksanakan kegiatan dalam waktu bersamaan untuk Perjalanan Dinas dan lembur sehingga kegiatan berindikasi fiktif sebesar Rp1.052.000,- B. Kegiatan lembur Musrembang di bulan Maret Tahun 2017 sebesar Rp33.727.000- dan Kegiatan Penyusunan Evaluasi Hasil RKPD bulan Mei Tahun 2017 sebesar Rp8.215.900,- Sehingga total Rp42.042.900,- 
Kegiatan lembur bagian dari kinerja pegawai dan sudah diperhitungkan dengan TKD sehingga mengakibatkan kerugian daerah ; 4. Terdapat kekurangan volume Pekerjaan Dapur dan Mushola sebesar Rp26.553.720,- ; 5. Terdapat kekurangan Volume Pekerjaan Ruang Tunggu Utama dan Resepsionis sebesar Rp43.194.372,-  ; 6. Terdapat Kelebihan Pembayaraan Tenaga Akhli Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Review Masterplan Trasportasi kota Bandung sebesar Rp25.004.000,- ,- 7. Terdapat pembayaran Honorarium Kegiatan Raperda Tentang APBD Tahun 2017 pada bulan April dan Mei 2017 sebesar Rp77.300.000,- ; 8.Terdapat 
Perjalanan  Dinas Luar Daerah fiktif sebesar Rp42.040.000,- dimana terdapat 22 pegawai yg tidak berangkat tetapi di bayar perjalanan dinasnya ;  9.Terdapat inefisiensi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Provinsi Jawa Barat yang tidak berdasarkan ; A. Surat Undangan ; B. Workshop ; C.Seminar. D.Diklat dan E. Surat Permohonan untuk Studi Banding Dengan anggaran sebesar Rp406.678.785,- . 

Saat dikonfirmasi indo fakta.com (26/6/2018), Kepala Bapelitbang Kota Bandung melalui Sekretaris Badan Bapelitbang Henryco mengatakan, apa yang dinyatakan oleh Lsm tersebut sudah dilaksanakan secara normatif. Mungkin sebelumnya ada yang belum tersampaikan oleh staf di kantor saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor/ Tim Pemeriksa. "Saya baru menjabat sebagai Sekdan (Bappe Litbang) kurang dari 4 bulan. Saat itu pemeriksaan sudah hampir berakhir. Mengetahui hal tersebut, saya lalu menyampaikan semua data dan fakta yang masih kurang ke Inspektorat. Ini hak kami untuk melengkapi yang kurang sepanjang LHP belum keluar, katanya. Pada dasarnya semua hal yang disampaikan kepada indofakta.com bersifat normatif. Saat ditanyakan apakah ada hubungan yang kurang harmonis, Henryco membantah hal tersebut. 

Saat dikonfirmasi ke pihak Inspektorat Kota Bandung, Plt. Kepala Inspektorat Kota Bandung, Kamalia Purbani (25/6/2018) mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pemeriksaan ke Bappe Litbang Kota Bandung. Diakuinya bahwa hingga saat ini LHP belum dikeluarkan oleh instansi pemeriksa internal di Pemkot Bandung itu. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru