Sat,23 June 2018


Majelis Hakim Diminta Bebaskan George Gunawan

Indofakta 2018-06-06 18:19:45 Hukum / Kriminal
Majelis Hakim Diminta Bebaskan George Gunawan

BANDUNG  - Septianus Hematang, SH, Dkk selaku Tim Penasehat Hukum menyatakan bahwa George Gunawan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan karena bukti-bukti yang terdapat dalam Surat Dakwaan JPU direkayasa. 

 

Hal tersebut disampaikan Tim Penasehat Hukum terdakwa dengan agenda pembelaan (6/6/2018). Kesalahan terdakwa terlalu dicari-cari oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum). Oleh sebab itu Tim Penasehat Hukum tidak sependapat dengan JPU. Kepada Majelis Hakim, Tim tersebut memohon agar secara bebas menentukan nasib terdakwa tanpa terpengaruh dari pihak manapun. Jumlah saksi adalah 33 orng serta para saksi ahli. Tentang alat bukti yang sah perlu dinilai secara teliti. Bila dilihat mata anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan bahwa mata anggaran 5.26 itu adalah bentuk hibah kepada masyarakat. Barang yang berbentuk hibah yang sudah diserahkan.kepada masyarakat status barang bukan lagi milik negara. Barang tersebut telah dihapus sebagai barang  negara. 

 

Diuraikan bahwa George Gunawan telah mengeluarkan uang tidak kurang dari Rp11 milyar untuk mengadakan sarana da prasarana utk kegiatan budidaya denfarm. Oleh sebab itu Tim Penasehat Hukum menilai bahwa Surat Dakwaan JPU itu ilusi dimana ada rekayasa dalam bukti surat dalam pembentukan semua kelompok Mina yang dibentuk tahun 2010 yang dibuat H. Bela, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Dalam hal George Gunawan dan Iyan Savio tidak melakukan rekayasa. Selain itu kegiatan denfarm tersebut telah berhenti pada pertengahan 2013. Hal ini akibat adanya virus yang menyerang ternak udang dan banyaknya aksi pencurian udang di lokasi. 

 

Kesalahan seharusnya bukan ditimpakan kepada George Gunawan melainkan para pejabat di lingkungan Direktorat Budidaya Kementrian Perikanan dan Kelautan dan pejabat di Dinas Perikanan dan Kelautan  Kabupaten Cirebon. Dalam George Gunawan hanya sebagai mitra. Berdasarkan  fakta hukum terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa yang muncul dari kegiatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata/privat. Oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dan dilepaskan dari penahanan di Rutan. 

 

JPU menuntut terdakwa George Gunawan (61) agar dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan. Semua bukti sebanyak 104 buah tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara lain. Dalam hal ini terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Subsidair. 

 

Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Tambak Mas Makmur bersama-sama dengan Dominico Savio Suyanto alias Iyan Savio telah melakukan tindak pidana korupsi pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015, bertempat di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon adalah sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi. Tak kurang dari Rp38.116.414.259,- (tiga puluh delapan milyar seratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus Lima puluh sembilan rupiah) dalam bentuk barang milik negara.  Perbuatan Terdakwa adalah menguasai peralatan Bantuan Budidaya Udang di Desa Bungko  dan Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Dalam Program Revitalisasi Tambak Budidaya Udang. 

 

Sidang perkara pidana korupsi dengan No.13/Pid.Sus -TPK/2018/PN. Bdg tanggal 25/1/2018 dipimpin oleh Sudira, SH dengan Hakim Anggota, Tardi, SH, Judianto, SH, Lindawati, SH dan H. Marsidin Nawawi, SH akan memutus perkara Tipikor tersebut pada tanggal 07 Juni 2018.(Y CHS).

Berita Terkait