Thu,18 October 2018


Disorot Lsm MC, Monopoli Pokja - PUPR Kota Bandung

Indofakta 2018-06-05 11:14:27 Daerah
Disorot Lsm MC, Monopoli Pokja - PUPR Kota Bandung

BANDUNG  - Dugaan persekongkolan antara Pokja - para pengusaha dengan cara mengunci dukungan dalam kegiatan di lingkungan Dinas PUPR Pemerintah Kota Bandung, dari mulai sektor kegiatan PJU, Trotoar dan jalan, dengan cara memasukan atau menyembunyikan syarat dukungan dalam KAK, sehingga saat di upload di ULP/BLP tidak ada dipersyaratkan namun setelah dilakukan evaluasi oleh pokja ternyata hal tersebut diwajibkan, " ujar Kandar Karnawan dari Ketua Analisa dan Kajian Hukum Lsm MC (Monitoring Community) melalui Ponselnya.

Kandar Karnawan menyampaikan sorotan tersebut kepada indofakta.com (1dan 5/6/2018). Dikatakannya, "Untuk itu kami mendesak Aparat Penegak Hukum dapat segera melakukan Penyelidikan dan meningkatkan ke Penyidikan jika diketahui adanya persengkokolan dan monopoli yg dilakukan oleh oknum Pokja maupun oknum organisasi kontruksi sebagai mitra kerja dari pihak Dinas PUPR. Hal ini sudah bukan lagi menjadi rahasia umum jika selama ini di lingkungan Dinas PUPR dan ULP (sekarang BLP, red) selalu dari tahun ke tahun menunjuk Pokja itu saja hal tersebut sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."

"Kami dapat membuktikan bahwa hal itu terjadi sesuai catatan dan dokumen yang kami dapat dari tahun ke tahun, sehingga manakala pemenang lelang yang mereka tentukan untuk melaksanakan kegiatan berujung menjadi temuan BPK RI sehingga terjadi kerugian Negara yang tidak sedikit. Kalau ingin mendapatkan proyek di lingkungan Pemkot Bandung, setiap pengusaha harus bersinergi dengan PPK/Pokja dengan BLP," pungkasnya. 

Saat ditemui indofakta.com (4/6/2018) Kabag BLP melalui Kasubag Pelaksanaan BLP Kota Bandung, Rury Rofian mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan proses lelang sesuai ketentuan. Rury memaparkan semua proses lelang itu dengan memperlihatkan dokumen lelang. Menurutnya, tidak ada yang disembunyikan dalam proses lelang seperti yang dituduhkan. Proses lelang dimulai dari OPD/SKPD. Pihak mereka meminta agar diakukanlelang, BLP melaksanakan sesuai dengan permintaan dari OPD tersebut. Mengenai personil dari Pokja ditunjuk oleh pihak BLP dan selalu berganti tergantung bobot kegiatan. Dalam hal ini BLP selalu transparan, kata Rury. 

Meski sudah dikonfirmasi indofakta.com (1/6/2018) hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Kota Bandung Ir. Arif Prasetya, MM belum menanggapi sorotan Lsm MC tersebut. (Y CHS).

Berita Terkait


 Terbaru