Wed,17 October 2018


Terbukti Lakukan Ujaran Kebencian Suhardi Winata Dihukum 18 Bulan

Indofakta 2018-05-15 15:32:59 Hukum / Kriminal
Terbukti Lakukan Ujaran Kebencian Suhardi Winata Dihukum 18 Bulan

BANDUNG - Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus menghukum Suhardi Winata (44) selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Melalui Majelis Hakim yang diketuai Dahmiwirda D, SH.,MH, Pengadilan tersebut (15/5/2018) menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA). 

 

Putusan tersebut sama dengan hal -hal yang telah diuraikan oleh JPU Melur Kimaharandika, SH. MH dalam sidang dengan agenda tuntutan (7/5/2018) dimana terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 



Dalam hal ini, terdakwa telah menggunakan akun facebook dengan username Suhardi Winata, ID profile : 100000697817733, URL : https://www.facebook.com/suhardi.winata telah memposting kata-kata/pernyataan di grup facebook "DIALOG ATEIS INDONESIA - SEKULER INTELEKTUAL (DAISI) dan facebook " DIALOG RESMI ISLAM VS KRISTEN yang mengandung informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA khususnya agama Islam dan Kristen yang merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. 



Sebelum Putusan terhadap terdakwa, Penasehat Hukumnya, Ira M. Mambo, SH.,MH menyatakan bahwa keterangan barang bukti dan kesaksian yang dipaparkan oleh JPU, mentransmisikan atau membuat dapat diantaranya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan rasa kebencian atau permusuhan/SARA, tidak menunjukan secara jelas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap semua perbuatan terdakwa, sesuai fakta di persidangan tidak terbukti, bukan atas dasar asumsi belaka yang akan melahirkan kerancuan hukum. 



Bahwa materi pembelaan yang dikemukakan Ira M. Mambo, SH.,MH adalah pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana (penal policy) telah berpijak pada asas keseimbangan mono-dualistik (daad-dader Straftrech). Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Putusan untuk terdakwa tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatannya (daad) yakni dengan mempertahankan asas legalitas saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang/pelaku (dader). Perlu adanya langkah individualisasi pidana guna mewujudkan pidana yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan yakni resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat dan.pengurangan kejahatan. Artinya pidana hendaknya dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang menyertai pelaku.



Sesuai fakta persidangan terdakwa adalah korban provokasi dari suatu grup di media sosial, pun demikian atas segala tindakan dan perbuatannya terdakwa sangat menyesali dan tidak ada niatan untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa. Terdakwa tetap warga negara Indonesia yang tetap mencintai Indonesia.



Atas Putusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa  menerimanya. Dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum secara tetap (inkracht), kata Ira M. Mambo. (YCHS). 



 

Berita Terkait


 Terbaru